PPP Buka Kans Bergabungnya Demokrat: Ayo Silakan...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, mengaku koalisi pengusungan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 terbuka bagi bergabungnya Partai Demokrat.

Meski begitu, Baidowi menekankan bahwa koalisi pengusungan Ganjar Pranowo mengedepankan asas musyawarah mufakat dalam membentuk kerja sama politik.

"Semuanya kita buka peluang untuk masuk, tetapi sekali lagi soal masuk ke koalisi kami ini koalisi kebersamaan, persaudaraan, musyawarah mufakat yang kita kedepankan. Kalau mau gabung ayo silakan bergabung," kata Baidowi saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jum'at (8/9/2023).

Baca Juga: Anies: Kalau Ada yang Mengatakan AHY Tidak Punya Pengalaman, Saya Katakan Iya...

Baidowi pun mengaku partai politik pengusung Ganjar Pranowo tengah menunggu tindak lanjut dari pertemuan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu lalu.

"Mbak Puan dengan Mas AHY sudah pernah ketemu meskipun follow up dari pertemuan itu juga masih ditunggu sebenarnya," katanya.

Baidowi pun mengaku telah membuka komunikasi dengan Partai Demokrat melalui komunikasi di fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski begitu, dia menekankan bahwa komunikasi tersebut tidak lantas menyimpulkan kerjasama politik.

"Iya saling bincang satu sama lain lah, menjajaki komunikasi, 'gimana nih kapan ngopi-ngopi?' Nah ketika ngopi-ngopi kan tidak harus dimaknai koalisi," jelasnya.

Lebih lanjut, Baidowi pun berharap partai pengusung Ganjar Pranowo bertambah sebelum pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum. Menurutnya, penambahan jumlah partai pengusung akan melengkapi kekuatan politik untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti.

"Kalau parati politik itu semakin banyak yang mengusungnya, calon presiden itu semakin banyak yang mengusung, itu akan semakin bagus. Setidaknya mesin politiknya semakin bertambah," tandasnya.

Baca Juga: Kasus 2012 Dikorek-korek Lagi, Firli Jawab Tudingan Kasus Cak Imin Dipolitisasi, 'KPK Lembaga Independen'