Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Temui Jajaran PKB, Anies Lanjutkan Rencana Kebijakan yang Disusun Bersama PKS dan Demokrat

Temui Jajaran PKB, Anies Lanjutkan Rencana Kebijakan yang Disusun Bersama PKS dan Demokrat Kredit Foto: Instagram/Anies Baswedan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Bakal Calon Presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mengaku akan meneruskan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah disusun bersama Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

Sebagaimana diketahui, Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat berada dalam satu koalisi yang sama dalam pengusungan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Meski begitu, Partai Demokrat memutuskan untuk menarik dukungan dan hengkang dari KPP sebab kerja sama Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai melenceng dari piagam koalisi.

Anies menyebut, rencana kebijakan yang disusun KPP sebelumnya tengah dalam proses sinkronisasi. Mengingat PKB sendiri menjadi partai politik yang baru bergabung dalam koalisi pengusungan Anies Baswedan.

"Kebijakan-kebijakan sekarang kita sedang melakukan proses sinkronisasi," kata Anies saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Anies juga menuturkan, ada dua jalur dalam proses kampanye Pilpres 2024 mendatang. Pertama, kata Anies, terkait kampanye dan pemenang. Sementara kedua penyusunan kebijakan.

Pada jalur kedua, kata Anies, mesti disinkronkan dengan mitra koalisi lainnya. Pasalnya, kata dia, setiap mitra koalisi memiliki rencana atas kebijakan seandainya memenangkan Pilpres 2024 nanti.

"Penyusunan kebijakan ini kita melakukan sinkronisasi karena masing-masing memiliki rencana yang harus kita sinkronkan supaya sama," jelasnya.

Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa KPP berkomitmen untuk memberikan kesetaraan dan kesempatan pada rakyat Indonesia. Dia pun menyambut baik rencana PKB yang akan memberikan dana besar pada desa-desa di Indonesia.

"Rencana sangat baik dari PKB , karena kita ingin desa kita maju. kita tidak ingin desa kita tertinggal, dan kita ingin ada kesempatan yang setara," katanya.

"Jadi prinsipnya adalah sama (dengan kebijakan yang disusun KPP), tinggal nantin pengaturannya kita bahas," tandasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: