Sri Mulyani Ceritakan Hasil Bahasan Menkeu G20 Soal Pajak Internasional

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa international taxation atau pajak internasional menjadi salah satu butir penting dari hasil kesepakatan pemimpin G20 di KTT G20 India.

"Semua negara membutuhkan penerimaan negara dari pajak untuk membiayai kebutuhan negaranya, dari membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kekuatan militer untuk pertahanan keamanan, hingga menjelajah ruang angkasa," ungkap Sri Mulyani, Jumat (15/9/2023).

Sri Mulyani lalu bercerita bagaimana globalisasi dan ekonomi digital membuat perusahaan beroperasi tanpa mengenal batas negara, yang menimbulkan kompleksitas dan tantangan pemungutan pajak antar negara yang adil dan efektif.

Baca Juga: Kapan Penerapan Pajak Karbon? Begini Jawaban Wamenkeu Suahasil

"Semua negara berjuang mencegah terjadinya erosi basis pajak akibat praktek penghindaran pajak (tax avoidance dan tax evasion). Persaingan antar negara dengan menurunkan tarif pajak bahkan hingga 0% telah menimbulkan dampak race to the bottom yang makin menggerus basis pajak," jelasnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, negara berkembang menghadapi tantangan rumit dalam mengumpulkan penerimaan pajak karena lemahnya kapasitas institusi dan ancaman korupsi. Sementara, kebutuhan pembangunan sangat besar.

Dengan begitu, Deklarasi G20 Leaders India menyatakan pentingnya membangun sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan dan modern sesuai kebutuhan perkembangan ekonomi di abad 21 ini. 

Ada pun Sri Mulyani mengungkapkan, prinsip dua pilar perpajakan internasional (two pilar international tax package). 

Pertama, yakni prinsip perpajakan yang adil antara negara atau yuridiksi melalui Multilateral Convention sebelum akhir 2023. 

Kedua, yaitu pencegahan "race to the bottom" dengan penerapan minimum taxation agreement sangat penting namun sulit disepakati.

"Para Menkeu G20 berjuang dan bersaing untuk menjaga kepentingan menjaga penerimaan pajak negaranya masing-masing, namun pada saat yang sama harus bekerja sama untuk mencegah penghindaran pajak global," tuturnya.

Terakhir, Sri Mulyani berpesan agar Indonesia harus waspada dan menguasai diplomasi perpajakan internasional dengan kompeten dan piawai melalui negosiasi. 

"Kita harus membangun institusi pajak yang handal, dipercaya, profesional dan bersih dari korupsi. Kerja sama dan sekaligus persaingan dunia ini harus kita kelola dan menangkan. Kuasai ilmu, isu, dan paham politik global untuk menjaga kepentingan negeri kita," tegasnya.

Baca Juga: Kontra Sri Mulyani, Bahlil Sebut Pajak Global 15% Hanya Untungkan Negara Maju