Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jangan Cuma Nikel, Pemerintah Diminta Tegas Atur Social Commerce Buat Lindungi UMKM

Jangan Cuma Nikel, Pemerintah Diminta Tegas Atur Social Commerce Buat Lindungi UMKM Kredit Foto: TechCrunch
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah didorong untuk segera membuat regulasi terkait pemisahan bisnis media sosial dan social commerce ataupun e-commerce. Hal ini penting untuk melindungi pelaku UMKM dalam negeri dari serbuan produk impor di platform belanja online.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan TikTok Shop. Medsos yang kini juga menjadi social commerce tersebut dinilai merugikan UMKM lokal karena menjual produk impor dengan harga murah. Baca Juga: Teten dan Budi Arie Ungkap Progres soal TikTok Shop, Apa Tanggapannya?

"Berkaitan dengan Tiktok Shop yang punya impact ke UMKM, Pemerintah perlu berani dan tegas. Masa untuk nikel Pemerintah bisa tegas, untuk melindungi UMKM dalam negeri tidak?" ujar Pakar Keterbukaan Informasi Publik dan Pelindungan Data Pribadi, Alamsyah Saragih dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/9/2023).

Menurutnya, regulasi untuk mengatur e-commerce seperti Tiktok shop mendesak dibuat dan diterapkan. Meskipun akan ada kesulitan dalam pelaksanaan tapi ke depan akan diperoleh masukan dari pelaksanaan agar menjadi lebih efektif

"Pemerintah mungkin ragu karena peraturan ini harus lebih tajam dan luas untuk bisa efektif, seperti perlu mengatur hingga pemanfaatan algoritma. Kemungkinan subastansi belum sampai ke sana," pungkasnya.

Dia bilang, hal lain yang mungkin membuat pemerintah masih ragu membuat aturan ialah karena pihak Tiktok berhasil meyakinkan bahwa kehadiran mereka justru menguntungkan kepentingan nasional.

"Saran saya lakukan ssuatu konsultasi melibatkan stakeholder yg lebih luas sebelum disahkan, agar kemanfaatan bis alebih dipastikan sebelum disahkan," tutur Anggota Ombudsman periode 2016 - 2021 tersebut. Baca Juga: Pemerintah: Berikan Masukan Mengenai Tiktok Shop

Lebih lanjut, Dia menyarankan pihak yang terdampak negatif hingga yang diuntungkan harus diajak untuk membahas peraturan bersama instansi terkait karena memang persoalannya lintas dimensi. Hal lainnya, pemerintah tidak perlu terlalu khawatir tentang dampak terhadap politik dagang luar negeri, karena hari ini isu digital marketing dan pemanfaatan algoritma sudah menjadi isu internasional.

"Pemerintah bisa menjadi inisiator untuk melakukan pertemuan-pertemuan multilateral dalam isu ini. Yang terpenting, kepentingan nasional kita untuk lindungi UMKM terlaksana lebih cepat. Jangan sampai sudah hancur baru mulai berinisiatif," tegasnya.

Baca Juga: Tim Hukum AMIN Endus Dugaan Pelanggaran Pemilu di Bali

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Fajar Sulaiman

Advertisement

Bagikan Artikel: