Benny Rhamdani Siap Jamin Tak Ada Permainan Soal Rekrutmen PPPK di BP2MI

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengumumkan hasil seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup BP2MI.
Benny mengatakan, sebanyak 30 pelamar dengan peringkat terbaik dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK BP2MI Tahun 2022, dari total ratusan pelamar yang ikut tahapan seleksi. 30 pelamar tersebut telah dilantik sebagai PPPK BP2MI pada 27 Juni 2023.

Ia menegaskan, seleksi PPPK di BP2MI sangat profesional. Artinya, perekrutan calon pegawai tidak melibatkan orang dalam pada seluruh rangkaiannya.

Baca Juga: Hari Pertama di Taiwan, Kepala BP2MI Bertemu 8 Pekerja Migran Indonesia Terkendala

"Seleksinya saya jamin bersih. Saya garansi 1.000 persen," tegas Benny, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Untuk diketahui, seleksi PPPK BP2MI Tahun 2022 telah diselenggarakan pada 20 Desember 2022. Jumlah formasi yang dibuka sebanyak 50 formasi.

Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengikuti proses seleksi.

Terdapat empat tahapan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK BP2MI meliputi Masa Pendaftaran, Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Melalui CAT (Computer Assisted Test), dan Pengusulan Nomor Induk atau NI PPPK.

BP2MI mengumumkan seluruh proses perekrutan secara terbuka dan transparan. Pelamar dapat memeriksa langsung melalui laman resmi BP2MI dan SSCASN.

Baca Juga: Menaker Ida: Pekerja Migran Indonesia adalah Duta Bangsa

Lebih lanjut, BP2MI mengumumkan berdasarkan seluruh tahapan seleksi, 121 pelamar dinyatakan lulus, sedangkan 84 pelamar tidak lulus seleksi administrasi, serta 65 pelamar memenuhi nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengelurakan kebijakan berupa Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan FUngsional Teknis pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan dimaksud memberikan peluang bagi Eks THK-II dan Non ASN di Lingkungan BP2MI yang memenuhi ketentuan untuk mengisi Jabatan yang masih belum terisi kebutuhannya dalam Seleksi Pengadaan PPPK BP2MI Tahun 2022, yaitu sebanyak 20 Formasi.

Baca Juga: Smart Contract Berbasis JavaScript Permudah Migrasi dari WEB2 ke WEB3

Ketentuan untuk memperoleh kebijakan optimalisasi dimaksud merupakan peserta Seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2022; Peserta Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang melamar pada Instansi Pemerintah yang sama atau berbeda dengan tempat bekerja saat mendaftar.

Peserta Non-ASN yang memiliki riwayat kerja terakhir sebagai Non ASN BP2MI pada saat mendaftar seleksi pengadaan PPPK BP2MI; Lulus Nilai Ambang Batas (NAB) pada Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural.

Atas hal tersebut, tutur Benny, BP2MI mengusulkan sebanyak 44 Pelamar kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Selaku Panitia Nasional untuk dilakukan pengolahan dan pemeringkatan nilai. Pelamar dimaksud adalah pelamar yang memenuhi ketentuan dan seluruhnya merupakan Peserta Non-ASN BP2MI.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan hasil pengolahan nilai berupa 13 pelamar berperingkat terbaik pada formasinya yang dinyatakan lulus untuk mengisi jabatan yang masih tersedia, sementara itu sebanyak tujuh formasi tidak dapat diisi karena tidak ada yang melamar pada formasi dimaksud

Pada 5 September 2023, BP2MI telah mengumumkan 13 Pelamar yang lulus, namun kemudian terdapat satu pelamar pada jabatan Terampil-Pranata Komputer yang mengundurkan diri dan telah berproses di BKN. Saat ini BP2MI masih menunggu pelamar pengganti untuk mengisi formasi dimaksud.

Baca Juga: Kemendagri Buka 153 Formasi Seleksi Pengadaan ASN 2023, Cek Situsnya

"Keseluruhan pelamar yang lulus seleksi melalui Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis PPPK BP2MI Tahun 2022, akan segera dilantik setelah memperoleh NI dari BKN," pungkas Benny.