Laporan Policy Exchange: Inggris Harus Longgarkan Tuntutan KYC Kripto agar Ungguli AS di Web3

Inggris memiliki peluang untuk memanfaatkan kepergian perusahaan Web3 yang meninggalkan Amerika Serikat (AS) karena ketidakpastian peraturan. Tetapi untuk mencapai itu, Inggris harus mengikuti jalur peraturannya sendiri, memperhalus persyaratan untuk kripto dalam beberapa hal, menurut laporan sebuah lembaga think tank.

Dilansir dari Cointelegraph pada Senin (9/10/2023), pada 2 Oktober lalu, lembaga pemikir atau think tank konservatif yang berpengaruh, Policy Exchange, menerbitkan laporan tentang Web3 dengan 10 proposal untuk pemerintah Inggris, yang diklaimnya akan membantu negara itu meningkatkan regulasi Web3.

Salah satu proposal yang dibuat dalam laporan tersebut adalah membatasi kewajiban individu yang memegang token dalam organisasi otonom terdesentralisasi (DAO). Laporan tersebut mengutip contoh negatif dari keputusan baru-baru ini di AS yang membuat setiap orang Amerika yang memiliki atau sebelumnya memiliki token di DAO bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan DAO.

Baca Juga: RUU Bipartisan Disahkan, Harga Kripto Diprediksi Melambung Tinggi di Akhir Tahun

Laporan tersebut juga menyarankan regulator keuangan utama Inggris, Financial Conduct Authority (FCA), melonggarkan pendekatan Know Your Customer (KYC) saat ini, yang memungkinkan penggunaan "teknik alternatif dan inovatif", seperti identitas digital dan alat analisis blockchain.

Para ahli di lembaga tersebut mengatakan bahwa Inggris harus menghindari untuk meremehkan dompet kripto yang dihosting mandiri (self-hosted wallets) dan mengatur layanan bukti kepemilikan sebagai layanan keuangan (proof-of-stake services as a financial service). 

Tidak hanya itu, mereka juga mengusulkan di proposal, antara lain adalah mengizinkan penerbit stablecoin swasta untuk menempatkan cadangan stablecoin di Bank of England, menciptakan layanan untuk terlindung dari pajak atau "tax wrapper" untuk pertukaran kripto dan membuat kerangka kerja untuk diuji coba di bawah Departemen Sains, Inovasi, dan Teknologi Inggris.

Baru-baru ini, regulator Inggris telah mengambil pendekatan lebih ketat terhadap industri aset digital. Departemen Keuangan Inggris sedang mempertimbangkan untuk melarang semua panggilan telepon yang mempromosikan investasi kripto, dan FCA telah memperingatkan bisnis kripto lokal untuk mengikuti aturan pemasarannya atau menghadapi konsekuensinya.

Baca Juga: Pengadilan China Akui Bitcoin Sebagai Aset Digital