Politikus Indonesia Harus Punya Pemahaman tentang Perubahan Iklim, Ini Alasannya

Chairman Monash Climate Change Communications Research Hub (MCCCRH) Indonesia Node, Ika Idris mengungkapkan pentingnya politikus Indonesia untuk memiliki pemahaman berkaitan dengan salah satu isu sustainability atau keberlanjutan, yakni perubahan iklim (climate change).

Ika menilai pemahaman politikus terhadap isu perubahan iklim akan berdampak pada kebijakan atau langkah yang diambil dalam tugas-tugas yang diemban politikus, baik eksekutif maupun legislatif.

"Karena bagaimana pun ketika mereka paham, pemahaman mereka akan memengaruhi kebijakan yang mereka buat," ucap Ika dalam Diskusi Publik: Keseriusan dan Kemampuan Capres dan Partai Politik Mengusung Isu Perubahan Iklim di Pemilu 2024 serta peluncuran buku Navigasi Isu Perubahan Iklim di Pemilu 2024 pada Kamis (19/10/23) di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Anies Jadi Gubernur Paling Aktif Angkat Isu Perubahan Iklim di Facebook, Jubir: Semoga Ditiru Kepala Daerah Lain

Menurut Ika, isu perubahan iklim sudah jadi salah satu isu top yang dibahas oleh politikus di luar negeri, bahkan jadi salah satu faktor penguat elektoral para politikus.

Selain itu, lanjut Ika, pemahaman tentang isu perubahan iklim perlu dipahami oleh para politikus mengingat isu ini berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan lingkup internasional.

“Kami lihat ternyata ada banyak international agreement yang memengaruhi komitmen kebijakan pemerintah dan politisi terkait climate change,” jelasnya.

Dari riset yang dilakukan pihaknya dengan data berupa posting-an di page Facebook 157 politikus selama 3,5 tahun sejak 2019, didapati tidak semua politikus mengangkat isu perubahan iklim dalam media sosial mereka.

“Dari 157 akun itu cuma 67,5 persen yang mempunyai post terkait dengan climate change,” ujar Ika.

Ika mengungkapkan di ranah eksekutif, pihaknya mengambil data dari semua menteri, gubernur, dan wakil gubernur sebanyak 66, 12 ketua partai, dan 48 ketua komisi di DPR.

Dari riset yang dilakukan, didapati menteri paling mendominasi dalam mengangkat isu perubahan iklim, meski dalam konteks yang sifatnya acara terjadwal, dalam hal ini G20.

Menurut Ika, menteri terorkestrasi membawa isu perubahan iklim dalam konteks G20. Sayangnya, lanjut Ika, untuk isu perubahan iklim yang berkaitan dengan dampak ke masyarakat secara langsung, seperti ketahanan pangan, air bersih, kualitas udara, dan lain-lain masih sangat minim.

“Ini (G20) tinggi banget hampir 349, sedangkan isu berkaitan dengan kesadaran bersama climate change, air bersih dan lain-lain itu cuma 3 persen dari posting-an menteri-menteri,” jelasnya.

Dari tingkat legislatif pun menurut Ika belum menunjukan tingginya minat anggota DPR dalam mengangkat isu perubahan iklim.

“Anggota DPR tadinya kami pikir kalau menteri relatif sesuai dengan agenda global, mungkin DPR bisa lebih membaca isu berkaitan langsung berdampak ke masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Partai Gerindra dan Pengusung Capres Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang juga hadir sebagai narasumber mengungkapkan media sosial tidak bisa jadi satu-satunya tolok ukur untuk menilai aktif tidaknya politikus dalam bersuara mengenai isu perubahan iklim.

“Saya mengatakan bahwa Medsos tidak bisa dipakai sebagai gambaran yang jelas karena strategi tiap politisi, partai, dan pihak itu beda sekali, targetnya pun pasti beda,” jelasnya.

“Ini harus dijelaskan, kalau ambil dari Facebook pasti penggunanya Gen X, baby boomer. Kalau Instagram itu milenial, kalau TikTok Gen Z, jadi tidak bisa cuma dipakai satu sisi,” tambahnya.

Baca Juga: Politikus Indonesia Masih Minim Angkat Isu Perubahan Iklim di Medsos, Elite Gerindra: Tidak Bisa Jadi Gambaran Jelas