Respons Yahukimo Terjebak Bencana, Ini Strategi Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, pemerintah telah bergerak cepat untuk menangani bencana longsor dan kekurangan bahan makanan yang menimpa Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yang terjadi beberapa waktu silam.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Dampak Bencana Tanah Longsor dan Bencana Kelaparan di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada Rabu (25/10/2023).

Baca Juga: Hadapi Bonus Demografi, Muhadjir Effendy Minta Seluruh Jajaran terkait Siapkan Rencana dari Sekarang

Untuk penanganan kekurangan bahan makanan, Muhadjir menjelaskan terdapat dua strategi yang akan dilakukan. Pertama, strategi jangka pendek, akan dibangun lumbung pangan. Ini akan menjadi gudang pasokan pangan di kala bencana hidrometeorologi sehingga tidak akan terjadi kekurangan bahan makanan.

"Pemerintah melalui BNPB dan Kementerian Sosial akan membangun lumbung pangan dan gudang pangan di daerah rawan ini. Sehingga pada bulan sebelum diprediksi akan terjadi kelangkaan bahan pangan, kita akan mengirimkan stok di tempat itu sehingga korban terdampak tidak akan terjadi secara serius mana kala kejadian itu terjadi," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Kedua, strategi jangka panjang adalah mengupayakan ketahanan pangan dengan mencari varietas pangan baru supaya bisa lebih tahan cuaca ekstrem dan tidak terancam gagal panen. Muhadjir mengatakan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah-langkah konkret agar peristiwa kekurangan bahan pangan setiap terjadinya bencana hidrometorologi di Papua Pegunungan dan Papua Tengah bisa teratasi dengan permanen.

"Antara lain adalah dengan mencari varietas baru yang mungkin tahan perubahan cuaca ekstrem di wilayah tersebut. Sehingga bahan pangan pokok mereka yang selama ini tergantung pada umbi-umbian bisa tersedia cukup. Sehingga tidak terus-terusan mengandalkan bantuan dari pihak luar. Kita upayakan masyarakat untuk bisa bergerak ke depan yang bisa memiliki ketahanan pangan yang baik," ujar Menko PMK.

Diketahui, bencana longsor di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, dipicu oleh intensitas hujan tinggi sejak akhir Agustus 2023. Longsor terjadi di Distrik Anggruk dan Distrik Panggema, serta gagal panen di Distrik Amuma. Longsor juga menyebabkan kekurangan bahan pangan dan kelaparan. Tercatat 22 penduduk meninggal dunia dalam periode Februari sd Oktober 2023. Pemerintah Kabupaten Yahukimo juga telah menyatakan status Tanggap Darurat Bencana menghadapi bencana longsor ini.

Upaya penanganan darurat bencana longsor telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, seperti pendistribusian bantuan pangan dan logistik oleh Kemensos dan BNPB. Selain itu juga ada bantuan pesawat pengangkut untuk mengangkut bantuan ke daerah terdampak. Pemda Yahukimo juga telah memberikan bantuan pangan khususnya di Distrik Amuma.

Kemudian, untuk penanganan lanjutan, pemerintah melalui BNPB akan memberikan bantuan untuk rumah warga terdampak yang mengalami rusak berat sebesar 60 juta dan rusak ringan 15 juta. Serta dukungan awal BNPB berupa logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Selain itu akan dilakukan rekontruksi atas kerusakan sarana prasarana dan pengembangan serta perbaikan jalur darat guna memperlancar transportasi antar distrik.

Baca Juga: Daya Beli Makin Merosot, Ekonom Dorong Pemerintah Jokowi Bertindak

Dalam kesempatan RTM secara hybrid tersebut, hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Suharyanto, Sekjen Kemendagri Suhjar Diantoro, PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, Sekjen Kementan, Stafsus Antar Lembaga Kemenhub, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Asops Kapolri, Kasdam Militer XVII/Cendrawasih, Karoops Kapolda Papua, Pangkogabwilhan III, Direktur PSKBA Kemensos, Direktur Angkutan Udara Kemenhub, dan Perwakilan K/L lainnya.