Hadapi Bonus Demografi, Muhadjir Effendy Minta Seluruh Jajaran terkait Siapkan Rencana dari Sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, upaya dalam menyongsong fase bonus demografi kedua (ageing population) yang akan dialami oleh Indonesia tahun 2045 harus disiapkan mulai dari sekarang oleh jajaran kementerian dan lembaga terkait.

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada talkshow peringatan Hari Lanjut Usia Internasional 2023 bertema Penguatan Kesehatan Mental Lanjut Usia Indonesia sebagai Upaya Mempersiapkan Bonus Demografi Kedua (Silver Economy) 2045 yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK, Jumat (20/10/2023).

Muhadjir menyampaikan ledakan penduduk usia lanjut dapat memberikan tantangan tersendiri bagi perekonomian negara dan kesejahteraan lansia, apabila tidak dapat disikapi melalui kebijakan yang adaptif dan tepat sasaran.

Baca Juga: Percepat Pembangunan Papua, Muhadjir: Guru Diangkat Darah Putra Putri Papua Saja

“Bonus demografi itu puncaknya di tahun 2030, yang kedua di tahun 2045, itu fase ageing population atau negara berpenduduk tua. Semua harus disiapkan jauh-jauh hari mulai dari sekarang,” ujar Muhadjir.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia berusia lebih dari 60 tahun mencapai 10,48 persen. Pada tahun 2045 nanti, diperkirakan Indonesia mengalami ledakan demografi dan penduduk lansia diperkirakan akan mencapai hampir seperlima dari seluruh penduduk, berkisar di angka 19,9 persen.

Selain itu, tantangan terkait ledakan penduduk lansia tidak hanya terbatas pada persoalan perekonomian. Generation gap antara lansia dan generasi muda juga terlihat cukup tinggi, sehingga diperlukan pelibatan generasi muda dalam kegiatan bersama lansia untuk inter-generation bonding supaya kedekatan terus bisa terbangun.

Di hadapan para pejabat dan stakeholder yang hadir, Muhadjir turut berpesan kepada seluruh jajaran untuk terus mengawal potensi-potensi yang mungkin akan timbul dan dapat merugikan kesejahteraan para lansia dan perekonomian negara akibat bonus demografi kedua ini.

"Harus ada follow-up dari kegiatan ini. Paling tidak di awal menyediakan sekretariat bersama yang representatif di kantor ini untuk semua kegiatan lansia agar dapat memantau dan melaksanakan program-program untuk lansia,” ucap Muhadjir.

Baca Juga: Ganjar-Mahfud akan Fokus Ubah Bonus Demografi Menjadi Dividen Demografi