Dorong Sinergi Reforma Agraria, Moeldoko: Layaknya Prakerja...

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Moeldoko menegaskan konsistensi dalam mendorong pelaksanaan reforma agraria yang bertujuan untuk menyelesaikan ketimpangan penguasaan tanah dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Moeldoko mengatakan, terlebih dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Moeldoko berkata bahwa dirinya berkomitmen untuk mengawal secara intensif pengelolaan reforma agraria dan perhutanan sosial.

Baca Juga: Naik Turun Ekonomi Indonesia, Moeldoko: Pandemi Tinggalkan Residu...

Moeldoko menyebutkan dua hal penting dalam percepatan pelaksanaan reformasi agraria. Pertama, pola penyelesaian kelembagaan dan alur penyelesaian konflik agraria. Kedua, penguatan kelembagaan pembentukan Project Management Office (PMO) Reforma Agraria.

“Sehari-hari kami di KSP menerima laporan langsung dari masyarakat, ada kebutuhan nyata untuk memperbaiki dan memastikan bahwa konflik segera selesai. PMO ini juga penting, seperti layaknya kartu pra-kerja, kita buat juga ini nanti agar reforma agraria bisa berlari lebih cepat,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Selain itu, Moeldoko mengungkapkan bahwa peliknya permasalahan agraria membuat masyarakat secara masif melakukan berbagai cara untuk melaporkan aduan ke lingkungan istana, termasuk ke Kantor Staf Presiden. Hingga Mei 2023, terdapat 1.385 laporan maupun aduan masyarakat, dimana KSP telah melakukan klasterisasi berdasarkan kementerian. Yakni, Kementerian ATR/BPN sebanyak 716 kasus, Kementerian BUMN, 359 kasus, Kementerian LHK 244 kasus, dan 66 kasus berada di lintas kementerian.

Di samping itu, Moeldoko mengatakan bahwa salah satu tantangan dalam pelaksanaan reforma agraria yaitu belum adanya sinkronisasi data kasus/aduan yang dimiliki kementerian. KSP kemudian berinisiatif untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan menyerahkan langsung data Konflik Agraria kepada Menteri ATR/BPN, Wakil Menteri LHK, dan Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN. “Sinkronisasi dalam konteks ini khususnya laporan/aduan yang masuk ke lingkungan istana dengan data yang disampaikan di kementerian terkait,” tambah Moeldoko. 

Baca Juga: Moeldoko: Gotong Royong Jadi Strategi Utama Pada Kinerja Pemerintah

Lebih lanjut, Moeldoko turut menyatakan di tahun 2023 ini, KSP telah mengorkestrasi integrasi 82 program pemberdayaan lintas kementerian bagi masyarakat penerima sertifikat perhutanan sosial, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Pemberian program integrasi lintas kementerian/lembaga tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perhutanan.