Kerja Sama dengan Israel, GMNI Pertanyakan Komitmen Prabowo Atas Palestina

Warta Ekonomi, Jakarta -

Korban tewas akibat serangan Israel di Gaza, Palestina meningkat menjadi 9.500 orang. Dari total jumlah tersebut, lebih dari setengahnya adalah perempuan dan anak-anak. Untuk itu, apa yang terjadi di Palestina tidak bisa disebut sebagai perang melainkan genosida.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino, ditengah pemilihan Presiden yang akan menentukan nasib bangsa ini meminta komitmen para calon Presiden dan wakil Presiden atas keberpihakannya terhadap kemerdekaan warga Palestina dari pendudukan Israel. Menurut Arjuna, masalah Palestina bukan perang antar umat beragama melainkan masalah kemanusiaan.

“Masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. Dia bukan perang agama, tapi Bung Karno menyebutnya sebagai kolonialisme. Dan itu menyakitkan buat kita negara yang sama-sama pernah dijajah”, ungkap Arjuna

Baca Juga: Tak Cuma Buat Palestina, Boikot Produk Israel Bisa Jadi Berkah untuk Indonesia

Apalagi menurut Arjuna, rakyat Palestina pada tanggal 6 September 1944 mengakui kemerdekaan Indonesia, setahun sebelum proklamasi dikumandangkan. Mendukung kemerdekaan rakyat Palestina adalah amanat pembukaan UUD 1945 dan diperjuangkan oleh Bung Karno dalam Dasasila Bandung, Konferensi Asia Afrika.

“Rakyat Palestina adalah saudara tua kita. Mereka membantu kemerdekaan kita dari penjajah. Saat ini mereka sedang mengalami penjajahan. Kita harus tegas menolak segala hubungan dengan Israel karena itu perintah konstitusi dan panggilan kemanusiaan”, tambah Arjuna

Maka Arjuna mempertanyakan upaya Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto untuk menormalisasi hubungan Indonesia-Israel dimana wacana ini diungkapkan Prabowo saat bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Israel, Eyal Hulata, dalam acara konferensi internasional di Manama November 2021 lalu.

Kabar pertemuan tersebut di publikasikan oleh surat kabar Israel, Jerusalem Post dengan judul “How agriculture led Indonesia’s defense minister to talk normalization with Israel”. Beberapa pertemuan Indonesia-Israel itu kabarnya sebagian besar berfokus pada kerja sama pertanian.

Bahkan seorang konsultan pertanian, pengusaha dan penasihat senior mantan Menteri Pertanian Israel, Shmuel Friedman, telah bekerja di sebuah pusat Research & Development pertanian di Indonesia. Salah satu mitra dalam proyek itu adalah Prabowo Subianto.

“Kita tidak boleh bermain-main dengan amanat konstitusi. Kita tidak boleh berfikir hanya keuntungan ekonomi semata. Namun juga harus menggunakan nurani kemanusiaan”, tegas Arjuna

Prabowo kemudian juga mengeluarkan pernyataan, bahwa tak ada larangan baginya untuk berbicara dengan pejabat Israel ketika itu demi kepentingan nasional. Padahal menurut Arjuna, pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Palestina telah berkontribusi besar pada kemerdekaan Indonesia.

Seharusnya hubungan historis ini bisa menumbuhkan rasa persahabatan, persaudaraan dan simpatik kepada rakyat Palestina yang sedang dijajah oleh Israel. Seharusnya kita punya rasa terimakasih.

Baca Juga: Suarakan Kemerdekaan Palestina yang Dijajah Israel, Anies Baswedan: Kita Pernah Merasakan, Penderitaan Itu Buat Kita Terkoyak

“Kita seharusnya punya rasa terimakasih kepada rakyat Palestina. Rasa simpatik dan nurani kemanusiaan harus diatas urusan dagang dan keuntungan ekonomi”, imbuh Arjuna

Untuk itu, menurut Arjuna para calon pemimpin Indonesia harus gigih dan teguh memegang konstitusi untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sebagai wujud rasa terimakasih kita kepada rakyat Palestina dan konstitusi kita jelas bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Kita bangsa yang beradab dan konstitusi kita jelas mengutuk penjajahan manusia atas manusia. Kita tidak boleh memainkan standar ganda, itu sama saja kita mempermainkan konstitusi dan bukan sikap bangsa yang beradab”, tutup Arjuna