Ogah Laju Ekonomi Melambat, Pemerintah Akan Kebut Penyaluran KUR

Pemerintah mengandalkan dan menerapkan strategi khusus stimulus fiskal, salah satunya dengan mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya untuk menjaga laju target pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, pada kuartal III 2023 terjadi pelambatan ekonomi, dengan laju pertumbuhan di bawah 5 persen setelah 7 kuartal sebelumnya selalu berada di atas angka 5, sehingga perlu upaya untuk antisipasi.

Baca Juga: Hadirkan Inovasi, Teten Masduki Yakin Industri Modest Fashion Lokal Jadi Tren Global

“Dalam dua bulan ke depan, kita akan berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi, dimana pemerintah akan mengandalkan stimulus fiskal, salah satunya dengan mempercepat penyaluran KUR,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Sejumlah strategi yang dilakukan di antaranya melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mendorong penyalur KUR yang penyerapannya masih rendah untuk memastikan target penyaluran KUR dapat tercapai sesuai komitmen yang ditetapkan.

Pemerintah, kata MenKopUKM juga membuka opsi sinergi penyaluran KUR dengan kebijakan antar Kementerian/Lembaga (K/L) lain. “Pemerintah berupaya melakukan relaksasi peraturan yang masih menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan di lapangan,” katanya.

Di sisi lain, strategi dilakukan di antaranya dengan mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan (KUA) untuk mendorong efisiensi penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor pertanian.

“Itu didukung dengan optimalisasi pemerintah daerah untuk mengunggah data calon debitur KUR baru dan bekerja sama dengan penyalur KUR ke SIKP, serta mendorong penyalur KUR untuk melakukan extra effort melalui pelaksanaan weekend banking dalam penyaluran KUR,” katanya.

Baca Juga: Solidnya Ekonomi Indonesia, Menko Airlangga: Lebih Baik Dibanding AS

Pemerintah juga mendorong peningkatan akses Pembiayaan KUR dengan Pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro ke Lembaga Keuangan yang tersebar di 15 Provinsi. Pada saat ini sudah terdampingi sebanyak 3.229 pelaku usaha mikro dengan plafon pengajuan sebesar Rp155.622.900.000 dengan realisasi  pencairan plafon sebesar Rp91.981.500.000.