Isu Konektivitas Indonesia, Budi Arie: Anggaran Belum Sesuai

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia tengah berupaya memperluas konektivitasnya dengan memanfaatkan beragam teknologi untuk mengatasi tantangan di seluruh daerah, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). 

Salah satu strategi yang tengah tren saat ini yakni "fixed mobile convergence," yang mengintegrasikan teknologi fixed wireless melalui jaringan serat optik dan teknologi nirkabel, termasuk satelit.

Baca Juga: BAKTI Kominfo Siapkan Solusi Pembangunan Infrastruktur Digital di Indonesia Bagian Timur

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, menekankan bahwa konektivitas di Indonesia tidak dapat direduksi ke satu teknologi tunggal. Fokus utama Indonesia sendiri yakni berfokus pada daerah-daerah yang memiliki luas wilayah luas dan populasi terbatas, terutama di wilayah Indonesia Timur. Kebanyakan dari daerah ini tidak menarik secara komersial, sehingga intervensi pemerintah menjadi penting.

Lebih lanjut, pemerintah juga gencar memajukan teknologi fiber optik dengan tujuan menjangkau wilayah dari Sabang hingga Merauke. Fiber optik menawarkan kapasitas bandwidth yang besar yang mana mampu menyediakan layanan internet yang cepat dan andal.

“Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kecepatan internet yang dapat diakses oleh masyarakat, dan mendorong penyedia layanan internet untuk menawarkan koneksi super cepat. Dengan memberikan insentif kepada operator untuk mengadopsi teknologi 5G. Kami berharap konektivitas internet di daerah padat penduduk, terutama di perkotaan, akan segera meningkat,” tutur Budi, dilansir dalam kanal YouTube CNN Indonesia, Rabu (25/10/2023).

Budi juga menambahkan di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pemerintah berkomitmen untuk tetap berada di garis depan demi memenuhi kebutuhan konektivitas masyarakat.

Sementara itu, setiap tahunnya Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan dalam menyumbangkan pendapatan negara melalui sektor non-pajak, dengan kontribusi mencapai sekitar 20,5 hingga 25 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan konektivitas masyarakat.

“Saat ini kami melihat alokasi anggaran, kami hanya memiliki sekitar 15 triliun rupiah. Ini menimbulkan ketidaksesuaian yang perlu diperhatikan,” 

Ketidaksesuaian anggaran ini sebagian digunakan untuk mendukung berbagai program dan inisiatif, termasuk pembangunan Pusat Data Nasional (Data Center). Pusat Data Nasional ini sangat penting, terutama sebagai bagian integral dari sistem pertahanan negara.

Baca Juga: Arahan Jokowi, Menkop Teten Akan Temui CEO TikTok Bangun Paltform Baru

“Untuk menjawab pertanyaan seputar perkembangan Pusat Data Nasional, kami merencanakan pembangunan tiga pusat data, satu di Cikarang, dua di Batam dan tiga di IKN. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan Pusat Data Nasional sebelum masa pemerintahan berikutnya dimulai dan yang di Cikarang saat ini sudah selesai,” tutup Budi.