Bongkar Upaya Penjegalan, Kubu Anies-Imin Singgung Grup Sebelah: Ternyata Ada Permainan...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengungkit rangkaian peristiwa yang menimpa calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) paska dideklarasikan sebagai pendamping Anies Baswedan.

Paska dideklarasikan sebagai cawapres, kata Jazilul, kehadiran Cak Imin dalam acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional di Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Selasa (5/9/2023) lalu, ditolak oleh Bupati Tanah Laut.

Baca Juga: Anies Baswedan-Cak Imin Unggul di Kriteria Pemimpin Pintar dan Taat Beragama

"Begitu Pak Muhaimin deklarasi, pergi ke Tanah Laut. Di sana ada pengadangan," kata dalam acara diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Setelah itu, tutur Jazilul, Cak Imin dikaitkan dengan sejumlah persoalan hukum. Dia menyebut, pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin dinilai banyak pihak akan gagal berlayar di Pilpres 2024.

"Seakan-akan ada 'soal hukum' dan lain-lain. Kita dituduh enggak akan bisa mendaftar karena banyak masalah," jelasnya.

Di sisi lain, kata Jazilul, ada pihak yang justru bermain dalam ranah hukum. Bahkan, kata dia, di ranah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal usia capres-cawapres beberapa waktu lalu.

"Ternyata di sisi lain ada yang bermain betul dengan hukum, bahkan konstitusi," tegasnya.

Jazilul mengklaim banyak pihak yang kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan, kata dia, salah satu Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, bersuara pada saat Rapat Paripurna digelar.

Baca Juga: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Siapa yang Jadi Pilihan Warga NU? Begini Kata Survei, Simak!

"Ini menjadi soal, bahkan di gedung DPR, mana Pak Masinton, ada yang kemudian alarm di pencet, alarm demokrasi yang mau mati kata Pak Masinton, pemerkosaan hukum itu dipencet," pungkasnya.