Tolak Power Wheeling, PUSKEPI Soroti Ancaman Beban Berat bagi PLN

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria, memberikan pandangannya terkait wacana Power Wheeling atau pemanfaatan jaringan listrik bersama yang saat ini menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Sofyano mengungkapkan keprihatinannya terhadap potensi beban tambahan bagi PLN jika kebijakan ini diterapkan.

Menurut Sofyano, "Power Wheeling harus ditolak dan Pemerintah perlu mendorong penuh agar PLN sebagai BUMN mampu menguasai sepenuhnya bisnis listrik di negeri ini."

Ia berpendapat bahwa Power Wheeling dapat menjadi alat bisnis pihak non-BUMN yang memanfaatkan jaringan listrik yang dibangun dengan modal PLN.

Baca Juga: Pemerintah Mesti Hati-hati Soal Power Wheeling, Karena Bisa Buat Tarif Listrik Naik

Sofyano menekankan perlunya pertimbangan yang matang dalam pengaturan Power Wheeling dalam Undang-Undang. Menurutnya, regulasi ini tidak hanya seharusnya memenuhi kepentingan bisnis semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan menempatkan BUMN pada porsi yang utama.

"PLN saat ini sudah menanggung beban akibat 'kelebihan produksi,' dan beban ini tidak akan terselesaikan jika Pemerintah menyetujui adanya Power Wheeling," ujar Sofyano.

Ia menyoroti sistem Take or Pay (TOP) terkait Pembangkit Listrik yang dibangun oleh pihak swasta (IPP) sebagai salah satu faktor beban yang harus ditanggung PLN.

Sebagai BUMN strategis, Sofyano memperingatkan agar PLN dihindarkan dari incaran "pemburu rente" yang hanya berfokus pada keuntungan materi semata.

Baca Juga: Mengukur Untung Rugi Penerapan Jika Power Wheeling Diterapkan

Ia juga membahas tentang PLTS Atap, menyatakan, "Baik Power Wheeling maupun PLTS Atap, terkesan hanya untuk merebut 'Pasar Listrik' yang ada saja yang pada dasarnya merupakan 'pasar'nya PLN."

"Power Wheeling maupun PLTS Atap tidak akan signifikan menimbulkan pasar yang baru. Jika hal semacam ini tidak diperhatikan oleh Pemerintah, maka beban yang dipikul PLN dipastikan akan berdampak pula ke konsumennya, yakni masyarakat negeri ini," pungkas Sofyano.

Ia menekankan perlunya pertimbangan bijak dari pemerintah dan pihak terkait dalam menghadapi perubahan kebijakan terkait energi dan listrik di Indonesia.