Prabowo Tak Mau Listrik Dikuasai Swasta! ESDM Pastikan Tolak Skema Power Wheeling

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menolak skema power wheeling atau penyaluran listrik oleh swasta dalam sistem ketenagalistrikan Indonesia.

"Ya, kami pasti ikuti arahan Presiden. Pasti kami ikuti arahan Presiden," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Seperti diketahui, pembahasan power wheeling menjadi salah satu isu yang menghambat perumusan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Dengan adanya penolakan dari Presiden, kemungkinan besar konsep penyaluran listrik oleh swasta akan dihapus dari draf RUU EBET.

Baca Juga: Ini Upaya Kementerian ESDM Jaga Stok Listrik, BBM, dan LPG untuk Idulfitri

"Kalau perubahan itu biasa dalam rapat kerja. Tapi sekarang sudah ada arahan Presiden melalui Pak Hashim," kata Dadan.

Kementerian ESDM pun menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan daftar inventaris masalah (DIM) dalam RUU EBET. Saat ini, DIM terbaru yang telah disusun pemerintah telah diserahkan ke Komisi VII DPR RI dan masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Penolakan terhadap skema power wheeling sebelumnya disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.

Baca Juga: PLN Berhasil Turunkan Frekuensi Gangguan Listrik Jadi 3 Kali per Pelanggan di 2024

"Kalau power wheeling dibuka dan ini yang saya dengar dari pemerintah, nanti bisa seperti wild west dan sektor listrik kita bisa didominasi oleh pihak non-Indonesia," ujar Hashim dalam sebuah acara di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Menurutnya, penolakan ini bertujuan untuk memastikan ketahanan energi tetap berada di bawah kendali negara.

"Jadi di sini pertimbangan dari Presiden bahwa negara harus tetap menjadi pengendali. Jadi ini maaf, power wheelingditolak," tegas Hashim.