Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sekjen ESDM Tegaskan Akselerasi Pemanfaatan EBT

Sekjen ESDM Tegaskan Akselerasi Pemanfaatan EBT Kredit Foto: Kementerian ESDM
Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, Pemerintah terus berusaha untuk mewujudkan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025. 

Dimana, berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi hal tersebut, seperti diungkapkan 

Dadan menyebut, untuk pengembangan panas bumi, pemerintah telah berusaha maksimal untuk menarik investasi pada salah satu sumber EBT tersebut.

"Untuk panas bumi, insentif apa lagi yang harus pemerintah berikan, kita dari a-z untuk panas bumi itu ada, tapi mungkin memang besarannya saja yang belum maksimal, karena memang pemerintah mampunya disitu," ujar Dadan dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (22/12/2023). 

Baca Juga: Ini Langkah Pemerintah Optimalkan Pemanfaatan EBT

Dadan mengatakan, pemerintah juga akan mendorong program hilirisasi dengan pembangunan-pembangunan smelter yang sumber listriknya akan menggunakan sumber energi terbarukan, dengan catatan harga listrik yang berasal dari EBT kompetitif. 

"Nantinya kita akan paksa smelter itu pake renewable kalau memang harganya kompetitif sesuai dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sekarang," ujarnya. 

Baca Juga: Harga Keekonomian EBT Siap Bersaing dengan Energi Fosil

Lanjutnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Energi Terbarukan (EBET) juga terus dikebut agar bisa segera rampung sehingga akan memberikan dampak yang masif terhadap pertumbuhan EBT di Indonesia. Saat ini, posisi RUU EBET sudah dikembalikkan ke panja DPR RI untuk kembali ditinjau ulang.

Selain itu, Dadan menyebut, PT. PLN (Persero), sebagai eksekutor dalam program ketenagalistrikan di Indonesia juga terus berbenah, dengan mempercepat lelang dalam pengadaan proyek-proyek ketenagalistrikan. 

Serta dengan mengupayakan agar lelang tersebut tidak gagal dan terjadi lelang ulang. Sehingga proyek-proyek ketenagalistrikan bisa akan lebih cepat selesai.

"Sekarang proses lelang di PLN hanya 4-5 bulan, lebih cepat dari sisi waktu, tadinya kan setahun. Jadinya ini bisa maju lebih cepat, lebih jelas dan akan cepat selesai," tutupnya. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Djati Waluyo
Editor: Annisa Nurfitri

Advertisement

Bagikan Artikel: