Kurangnya Suara Oposisi, IKN hingga Omnibus Law Jadi Sorotan Anies

Warta Ekonomi, Jakarta -

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menilai pentingnya peran oposisi dalam sebuah koalisi di pemerintahan. Hal itu dia ungkap dalam acara Desak Anies bersama Total Politik di Jakarta, Jum'at (22/12/2023) siang.

Dia menilai, peran oposisi penting untuk memperkaya sudut pandang dalam mengoreksi dan membuat kebijakan. Dengan begitu, Anies menilai oposisi mampu mempertajam gagasan atas gagasan-gagasan yang dilahirkan.

Baca Juga: Dukung Industri Hijau, Anies Baswedan Siap Hadirkan Insentif Menarik

"Perdebatan itu perlu. Kenapa? Karena dapat sanggahan. Kalau ide dapat sanggahan itu jadi lebih tajam," kata Anies di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Capres Koalisi Perubahan itu menilai, saat ini peran oposisi dalam pembentukan kebijakan minim. Hal itu yang menyebabkan lahirnya kebijakan yang merugikan rakyat.

Adapun kebijakan yang dinilai lahir tanpa peranan oposisi, kata Anies, terkait Undang-undang (UU) Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menurutnya, pembentukan undang-undang tersebut sama sekali tidak melibatkan peran oposisi.

"Pengambilan keputusan mengenai IKN, pengambilan keputusan mengenai Omnibus Law itu prosesnya meniadakan perdebatan, seakan-akan karena oposisinya kecil lalu dilawatin begitu saja," jelasnya.

Kendati begitu, Anies menilai oposisi tidak mesti dilihat dari kecil atau besar. Akan tetapi ruang perdebatan yang diberikan untuk oposisi itu sendiri.

Dengan begitu, kebijakan yang lahir tidak perlu lagi diperdebatkan setelah diputuskan. Sementara pogaj yang mengkritik, kata Anies, selalu dianggap kontra dengan pemerintah.

"Sebelum itu menjadi keputusan, itu menjadi ruang perdebatan. Nah jadi oposisi itu ruang perdebatannya, tapi ketika ruang pemerintah tidak memiliki ruang perdebatan di dewan, maka kita juga mengalami kesulitan," ujarnya.

Karena itulah, sambung Anies, kedua hal tersebut harus diperbaiki. Pemerintah mesti menyediakan lebih banyak ruang untuk memfasilitasi perdebatan dan opini publik, sehingga akan dapat menyempurnakan kebijakan yang sudah ada.

Baca Juga: JK Dukung Anies-Muhaimin, Pengamat: AMIN Menambah Kekuatan Logistik dan Jaringan Pengusaha

"Itulah gunanya oposisi dan publik. Tapi ruang perdebatan dan partisipasi publik itu masih minim. Menurut saya, inilah yang harus dikoreksi," tandasnya.