Soal Polemik Distribusi Bansos di Masa Kampanye, Anies Lebih Pilih Ikuti Kebutuhan Rakyat

Warta Ekonomi, Tasikmalaya -

Calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan turut mengomentari usul penundaan distribusi bansos selama masalah kampanye berlangsung. 

Anies menilai distribusi bansos mesti berpijak pada kebutuhan masyarakat. Seandainya kondisi sulit yang dirasakan masyarakat, dia menilai pemerintah perlu mencari solusi yang tepat.

"Kita ikuti kebutuhan masyarakat, ekonomi kita seperti apa, apakah kondisinya masih sulit. Dari situlah (dibuat) kebijakannya," ujar Anies kepada wartawan di Tasikmalaya, Kamis (4/1).

Terlepas dari polemik tersebut, Anies mengaku tetap berkomitmen untuk menghadirkan program Bansos Plus. Melalui Bansos Plus, dia mengaku akan memberikan sejumlah tambahan untuk masyarakat.

Anies menuturkan, Bansos Plus layanan memberikan pelatihan keterampilan untuk masyarakat. Dengan begitu, dia menilai rakyat mampu mengembangkan keahliannya di bidang usaha. 

Baca Juga: Jelang Debat Capres, Anies Disebut Jalin Komunikasi Intens dengan Kapten Timnas

"Pelayanan tambahan supaya punya keterampilan punya kemampuan untuk berusaha, sehingga bisa mandiri," jelasnya.

Tidak hanya itu, Bansos Plus juga akan menambah besaran bantuan. Serta, tutur Anies, membenahi sistemnya agar masyarakat yang sebenarnya membutuhkan mendapat bantuan tersebut.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) lebih menyetujui usul penundaan distribusi bansos selama masa Pemilu 2024. Penundaan itu dinilai perlu untuk menghindari politisasi bansos di masa kampanye.

"Saya setuju lebih baik kita tunda pemberian bansos sampe pemilu (selesai)," kata Cak Imin kepada Warta di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

"Jangan salah paham ini hanya penundaan waktu. Supaya apa? Supaya tidak ditumpangi," tambahnya. 

Meski begitu, Cak Imin menilai bansos tetap boleh didistribusikan. Akan tetapi, pemerintah mesti memastikan bahwa bansos tidak memuat kepentingan politik pasangan calon tertentu.

"Yang penting jaminan tidak ada yang menumpangi dari pasangan calon," jelasnya.

Baca Juga: Anies: Kampanye Bukan Sekadar Pasang Baliho

Sebelumnya, Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menilai pemberian bansos di masa kampanye rentan dicurigai. Dia menilai, mestinya pemerintah menyiapkan kebijaksanaan tentang bansos selama Pemilu dan Pilpres ini diselenggarakan. 

"Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Todung dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat (29/12/2023).

"Mungkin banyak yang mengkritik saya soal ini, tapi saya ingin demi jamin fairness ini kita pertimbangkan," tandasnya.