Pemerintah Bersama PLN Resmikan Kantor Satgas Transisi Energi Nasional

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah bersama PT PLN (Persero) meresmikan kantor Satuan Tugas Transisi Energi Nasional atau Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office. Nantinya, tempat tersebut akan dijadikan sebagai titik kumpul para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan transisi energi di Indonesia. 

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin mengatakan, kantor ini salah satunya berfokus dalam mendorong transisi energi dari sektor ketenagalistrikan.

"Kita menyaksikan peresmian rumah bersama untuk Satgas Transisi Energi Nasional khususnya di bidang ketenagalistrikan. Tentunya ini adalah momentum yang sangat baik karena dari sini ini niatnya adalah untuk menyatukan berbagai hal yang kita perlukan untuk melakukan transisi energi," ujar Rachmat dalam konfrensi pers, Rabu (17/1/2024). 

Baca Juga: Demi Program Transisi Energi, Perbankan Guyur PLN dengan Dana Segar Rp 12 Triliun

Rachmat mengatakan, dalam merumuskan transisi energi dari sisi teknis kebijakan keuangan, yang memerlukan rembukan dari tim yang terdiri dari sejumlah kementerian dan lembaga, dan juga diperlukan keterlibatan dari BUMN yaitu PLN. 

"Dan saat ini di lead Kementerian ESDM dan juga dari PLN dan selain orang-orangnya alangkah baiknya juga kita punya tempat untuk ngumpul supaya diskusi bisa berjalan dengan baik," ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, tempat ini nantinya akan diisi oleh orang-orang dari sejumlah kementerian.

Diantaranya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Serta, ada keterlibatan dari PLN dan PT SMI.

"Dan dalam hal ini dari diskusi yang pertama saja sudah kelihatan bagaimana menjalankan transition of energy ini aspeknya banyak sekali. Dari PLN tentu saja lebih banyak aspek teknisnya, aspek komersialnya, tetapi ternyata ada aspek dari sudut pandang kebijakan yang ada di Kementerian ESDM," ujar Darmawan.

Baca Juga: PLN Bangun Stasiun Pengisian untuk Kendaraan di Jakarta 

Darmawan menyebut, saat ini banyak platform dalam mengejar upaya transisi energi. Mulai dari Just Energy Transition Partnership (JETP) hingga ASEAN Zero Emission Community (AZEC).

"Kemudian juga dari berbagai dunia internasional dan ini perlu clearing house, dan disinilah ada clearing house, baik itu dari sudut pandang kebijakan, dari sudut pandang teknis, dari komersial, dan juga dari korporasi," ujarnya. 

Kondisi tersebut yang menjadi salah satu alasan terciptanya tempat yang diinisasi oleh beberapa kementerian dan PLN. 

"Dan dalam hal ini nanti kita melihat bahwa dengan adanya rumah bersama ini mampu menggerakkan seluruh komponen bangsa agar bisa menjadi bagian untuk menjalani transition of energy," ungkapnya.