Polemik Kampung Bayam Bikin Ahmad Sahroni Resah: Pak Heru, Jangan Dzolim Sama Rakyat!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tengah menjadi sorotan karena dianggap publik tidak bertanggungjawab atas hak masyarakat Kampung Bayam.

Pasalnya, menurut pengakuan warga, Kampung Susun Bayam yang telah dibangun di era Gubernur Anies Baswedan, hingga kini belum bisa mereka tempati dengan layak karena akses kunci yang belum diberikan pihak terkait.

Bahkan, masyarakat yang tergabung dalam perkumpulan Warga Kampung Bayam, di acara Desak Anies, Kamis (18/1), mengaku kini pihaknya malah dikriminalisasi.

Karenanya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pun turut buka suara atas ketidakadilan yang tengah dirasakan masyarakat Kampung Bayam.

Politikus kelahiran Jakarta Utara tersebut, menilai Pj Gubernur Heru Budi harus segera memberikan hak para warga.

"Saya melihat ada yang salah dari sikap dan keputusan Pak Pj Heru. Ini kan sebenarnya sudah disusun dan direncanakan dengan baik oleh gubernur sebelumnya, Pak Anies. Nah sekarang kenapa malah jadi begini? Jangan dzalim pak sama masyarakat, itu hak mereka,” ujar Sahroni dalam keterangan.

Lebih lanjut, Sahroni meminta jangan sampai hak-hak masyarakat, direnggut atau dipersulit karena hal-hal yang sifatnya politis. Menurutnya, tidak etis bila seorang kepala daerah, ‘bermain-main’ dengan hak warga yang dipimpinnya.

“Bapak ini sudah seperti ‘bermain-main’ dengan hak warga. Jangan karena alasan-alasan tertentu, apalagi karena politik, hak warga jadi dipermainkan seperti itu. Dan sekarang ada laporan, mereka dikriminalisasi pula. Udah nggak bener ini, kacau!,” sambungnya.

Terakhir, Sahroni berjanji bahwa dirinya akan turun tangan langsung untuk mengecek perkembangan kasus ini dan memastikan hak-hak warga terpenuhi.

“Saya secepatnya akan melihat langsung perkembangan di lapangan dan menanyakan lamgsung hal ini ke warga kampung bayam” demikian Sahroni.