Antisipasi Penurunan Pasar Global, Pemerintah Bentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional

Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mendorong peningkatan ekspor nasional guna mengantisipasi terjadinya penurunan permintaan pasar global. Pembentukan satgas itu juga bertujuan untuk memitigasi terjadinya penurunan industri padat karya yang berorientasi ekspor maupun potensi terjadinya resesi di negara lain di luar Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. 

Pembentukan satuan tugas tersebut juga dinilai akan memperkuat berbagai upaya dan strategi pemerintah untuk semakin meningkatkan kinerja ekspor Indonesia dalam mengeksplorasi pasar tujuan ekspor baru seperti India, Afrika, dan Amerika Latin.

Baca Juga: Hadirkan Program Aksilerasi, Ninja Xpress Bantu Ekspansi Bisnis UKM Lewat Skema Reseller

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut, selain mempercepat penyelesaian sejumlah perjanjian perdagangan, identifikasi potensi dan pemetaan produk ekspor potensial harus dilakukan serta daya saing produk dalam negeri juga harus terus ditingkatkan.

“Hari ini diadakan Kick-off Technical Meeting atau Rapat Koordinasi Teknis yang membahas mekanisme dan rencana kerja Pokja Satgas. Pada pertengahan bulan depan baru akan diadakan Rapat Tingkat Menteri atau Tim Pengarah. Jadi, masing-masing Pokja mulai dari sekarang dapat menyiapkan Laporan Program Kerja Prioritas untuk disampaikan pada rapat bulan depan,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dilansir dari siaran pers, Kamis (25/1). 

Untuk memimpin Satgas tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengarah. Susunan keanggotaan Tim Pengarah terdiri dari Wakil Ketua I yakni Menteri Perdagangan dan Wakil Ketua II yakni Menteri Keuangan.

Baca Juga: Kartu Prakerja Terus Berlanjut, Menko Airlangga: Tidak Ada Perguruan Tinggi yang Bisa

Adapun anggota terdiri dari Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Luar Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Kabinet, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

Tim Pengarah bertugas untuk merumuskan kebijakan umum peningkatan ekspor serta kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif, menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut.

Mereka juga berwenang untuk menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat yang timbul dalam proses peningkatan ekspor, serta mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.

Sementara itu, tugas Tim Pelaksana di antaranya melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan strategis terkait dengan peningkatan ekspor nasional, menindaklanjuti arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor nasional, menetapkan program kerja tahunan di awal tahun, serta memberikan rekomendasi kepada Tim Pengarah terkait dengan kebijakan peningkatan ekspor nasional.

Baca Juga: Ekspor Indonesia Moncer Berkat Hilirisasi, Menko Airlangga: Kita Positif dengan China

“Ini tugas kita sama-sama untuk menjaga kinerja ekspor Indonesia agar tetap bagus di tengah penurunan demand dari pasar global. Maka itu, diperlukan usaha kolaboratif dari semua institusi yang tergabung dalam Satgas, termasuk dari asosiasi pengusaha seperti KADIN dan APINDO, bahkan dari Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri,” pungkas Susiwijono.