Jalankan Perintah Jokowi, Raja Antoni Serahkan Sertifikat Tanah PP Aisyiyah

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, terus berupaya menyukseskan program pendataan kepemilikan tanah, kali ini ia menyerahkan sertifikat tanah milik dari Pimpinan Pusat Aisyiyah pada Jumat, (26/1).

Penyerahan tersebut dilakukan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya No 62, Jakarta Pusat. Sertifikat tersebut diterima secara langsung oleh Ketua Umum Aisyiyah, Salmah Orbayinah. Tanah tersebut diketahui merupakan Hak Pakai peruntukan kantor Aisyiyah. Melalui penyerahan sertifikat itu, tanah tersebut secara resmi telah menjadi Hak Milik Pimpinan Pusat Aisyiyah.

Baca Juga: Resmi Dukung 02, Eks Relawan Jokowi-JK Optimis Prabowo-Gibran Menang 1 Putaran

Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Wakil Menteri ATR/BPN untuk proses sertifikasi tersebut. Menurutnya, perubahan status ini meningkatkan posisi hukum atas tanah sehingga PP Aisyiyah bisa memberdayakan tanah tersebut lebih optimal.

"Atas nama Pimpinan Pusat Aisyiyah, kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Ananda Wamen untuk Aisyiyah. Ananda Wamen ini merupakan mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah sehingga tidak perlu diragukan lagi Kemuhammadiyahannya" buka Ketua Umum PP Aisyiyah.

Dalam kesempatan yang sama, Salmah Orbayinah juga menyampaikan bahwa Sertifikat Aisyiyah ini di atasnamakan Muhammadiyah sebagaimana aturan organisasi. Dia juga mengatakan terdapat bidang tanah lainnya peruntukan sosial keagamaan.

"Penyerahan ini meningkatkan nilai filantropi Aisyiyah untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Di atas tanah ini kami sedang renovasi gedung. Kami harapkan nantinya semakin meneguhkan Dakwah Islam berkemajuan," sambung Salmah Orbayinah.

Baca Juga: Jokowi Pilih Memihak, Wapres Tegaskan Tetap Bersikap Netral

Menurut Raja Antoni, penyerahan ini merupakan perintah Pak Jokowi supaya tanah Aisyiyah dan tanah-tanah Persyarikatan Muhammadiyah terjaga, mendapatkan kepastian hukum dan nilai tambah.