Presiden Joko Widodo memegang bentuk fisik (security paper) sertifikat tanah elektronik saat penyerahan dan peluncuran sertifikat tanah elektronik di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12/2023). Penerapan sertifikat tanah elektronik dinilai menjadi lebih efektif dan efisien dalam pembuatan sertifikat tanah serta dapat mengurangi resiko sertifikat palsu dan melindungi sertifikat dari bencana alam. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Di samping itu, Jokowi juga menilai pejabat setara menteri pun boleh berkampanye dan memihak. Menurutnya, hal itu masuk dalam hak demokrasi warga negara.
Baca Juga: Anies Heran Jokowi Boleh Kampanye Asal Ajukan Cuti ke Presiden
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Yang terpenting menurutnya, kampanye yang dilakukan pejabat pemerintahan tidak menggunakan fasilitas negara. Sejauh tidak memanfaatkan itu, Jokowi menilai pejabat boleh ikut berkampanye.
Baca Juga: Resmi Dukung 02, Eks Relawan Jokowi-JK Optimis Prabowo-Gibran Menang 1 Putaran
"Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
Advertisement
