Tanggapi 'Dirty Vote', Islah: Penguasa Tak Selalu Jadi Negarawan!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Film dokumenter tentang kecurangan pemilu 2024 'Dirty Vote' yang tayang pada minggu tenang Pilpres 2024, hari Minggu (11/2) kemarin menuai polemik.

Islah Bahrawi, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) turut mengungkapkan pendapatnya soal film dokumenter tersebut.

Islah mengaku, setelah nonton "Dirty Vote", dirinya jadi ingat pemikiran para tokoh seperti John Stuart Mill, Timothy Snyder dan Abu al-A'la al-Ma'arri.

"Inilah petuah mereka: 'Seorang penguasa adalah seorang Politisi, yang tidak selalu identik sebagai Negarawan. Seorang Politisi terus memikirkan kekuasaan, kemenangan, kekalahan dan balas dendam'," ujar Islah dalam cuitan di akun X miliknya, Senin (12/2/2024). 

Islah melanjutkan,  seorang Negarawan selalu meminta rakyatnya menjadi yang terbaik dan tidak memaksa rakyat untuk memujinya sebagai yang terbaik.

Islah pun berpendapat, manusia pada dasarnya tidak pantas menguasai semua yang diinginkannya. Seorang penguasa pun hanya memiliki kekuasaan selama tidak mengambil segalanya dari orang lain.

"Namun ketika penguasa telah merampas segalanya, maka orang lain seharusnya tidak wajib mengakui kekuasaannya," tegas Islah.

Islah menegaskan, terlalu banyak penguasa jahat dan culas yang membajak jubah-jubah kesalehan, sehingga pada akhirnya tersungkur dalam kebencian massal.

"Ketika seorang penguasa menipu rakyat dengan kata-kata penuh suka cita untuk menutupi kejahatannya, maka dia akan mati terinjak-injak oleh tarian rakyatnya," tegasnya.

Sebelumnya, rumah produksi WatchDoc baru saja merilis film dokumenter terbaru berjudul Dirty Vote. Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu berisi tentang kecurangan-kecurangan di Pemilu 2024.

Film itu menampilkan tiga orang ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar. Film ini dapat diakses di akun YouTube Dirty Vote.