Ungkit Kejelasan Bansos, Menteri Jokowi Diharapkan Hadir di MK

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut berharap kehadiran empat menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda, menilai kesaksian menteri Jokowi bisa menjawab politisasi kebijakan yang dituduhkan kepada pemerintah selama proses Pemilu.

Baca Juga: Agendakan Kunjungi Sejumlah Pasar, Jokowi Akan Blusukan di Jambi

Hal itu sejalan dengan permohonan Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) kepada Majelis Konstitusi yang meminta saksi dari jajaran menteri.

"Saya kira jelas dalam runtutan apa yang disampaikan oleh Tim Hukum AMIN, itu semua dalam rangka untuk meng-clear-kan potensi persoalan," kata Huda kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Dalam hal ini, kata Huda, termasuk dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah selama proses Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Termasuk (mengklasifikasi) bansos," pungkasnya. 

Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan permohonan THN AMIN yang meminta empat saksi dari jajaran menteri Jokowi dalam sidang sengketa PHPU. MK mengagendakan kehadiran empat menteri itu pada Jum'at (5/4/2024).

Adapun keempat menteri itu diantaranya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi. 

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengaku siap memenuhi undangan sebagai saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Airlangga sendiri mengaku siap bersaksi dalam sidang PHPU. Dia mengaku telah menerima undangan dari MK pada Selasa (2/4/2024) malam.

Baca Juga: Presiden Jokowi Kirimkan Bantuan untuk Palestina dan Sudan

"Ya insyaallah saya hadir undangan sudah saya terima tadi malam," kata Airlangga di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (3/4/2024).