Dolar Melambung, Rupiah Tersungkur! DPR Minta Stop Cari Kambing Hitam

Tekanan terhadap perekonomian Indonesia kian menjadi sorotan. Nilai tukar rupiah yang tertekan oleh mahalnya dolar AS, tingginya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), hingga pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dinilai tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar tidak terus-menerus menjadikan faktor eksternal sebagai alasan utama di balik gejolak ekonomi yang terjadi saat ini. Menurutnya, situasi tersebut justru harus menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat kebijakan ekonomi dalam negeri.

Said menilai Indonesia tidak bisa hanya menyalahkan kebijakan hawkish Federal Reserve System maupun konflik yang terjadi di kawasan Teluk. Ia menegaskan bahwa yang jauh lebih penting adalah memastikan kebijakan yang diambil pemerintah mampu dieksekusi secara tepat dan konsisten.

Menurut dia, stabilitas rupiah, pasar obligasi, dan pasar saham sangat bergantung pada kualitas kebijakan yang dijalankan pemerintah serta kepercayaan para pelaku usaha dan investor terhadap arah ekonomi nasional.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Banggar DPR memberikan tiga rekomendasi penting kepada pemerintah. Rekomendasi pertama adalah menjaga konsistensi kebijakan agar tidak memunculkan ketidakpastian di kalangan investor maupun dunia usaha.

“Pemerintah jangan mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan harus memperkuat dialog dengan berbagai pemangku kepentingan,” katanya kepada awak media, Rabu (10/6).

Baca Juga: Prabowo Bersumpah Tak Khianati Rakyat: Dari Muda Kami Siap Mati untuk Bangsa

Said menilai kepastian arah kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar. Kebijakan yang diumumkan sebelum matang, menurutnya, justru berpotensi menciptakan spekulasi dan memperburuk sentimen pelaku ekonomi.

Rekomendasi kedua berkaitan dengan kesehatan fiskal negara. Ia mengapresiasi rencana pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2027 di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun demikian, Said berharap realisasi defisit APBN tahun ini bisa ditekan lebih rendah dibanding target 2,68 persen maupun realisasi tahun lalu yang mencapai 2,81 persen.

Dalam konteks tersebut, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola sejumlah program prioritas pemerintah. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai harus dijalankan dengan kapasitas pelaksana yang memadai, rantai pasok yang sehat, serta fokus pada kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan.

Menurutnya, keberhasilan program-program prioritas tersebut akan sangat berpengaruh terhadap persepsi pasar terhadap kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat.

Sementara itu, rekomendasi ketiga ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Said meminta regulator sektor keuangan itu memperbaiki tata kelola pasar modal guna meningkatkan kepercayaan investor.

Ia menyoroti perlunya transparansi kepemilikan saham, peningkatan porsi saham publik atau free float di atas 15 persen, hingga evaluasi terhadap organisasi regulator mandiri atau self-regulatory organization (SRO).

Baca Juga: Prabowo Semprot Kaum Nyinyir: Kita di Jalan Benar, Kita Menuju Kemenangan

Menurut Said, langkah-langkah tersebut penting untuk memperkuat fondasi pasar modal nasional sekaligus mengurangi kerentanan terhadap gejolak eksternal.

"Dapat mengembalikan kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global," tambahnya.