Wacana Kementerian Diperbanyak: 'Jangan Sampai Buat Koordinasi Berantakan'

Wacana perombakan nomenklatur kementerian pada pemerintahan baru mendatang dengan menambah jumlahnya disoroti Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera.

Mardani mengatakan jika wacana tersebut benar-benar dieksekusi, maka seharusnya harus ada kajian mendalam dari berbagai sudut pandang, apalagi menyangkut urusan sektor pendidikan.

Ia mengingatkan rumusan sederhana dalam masalah ini yakni ‘Miskin Struktur, Kaya Fungsi’.

“Saya agak menolak tentang pembengkakan (nomenklatur) kementerian ini. Seharusnya, reformasi birokrasi itu rumusnya sederhana, yaitu miskin struktur, kaya fungsi. Jangan sampai justru makin banyak struktur, malah koordinasinya jadi berantakan,” ungkap Mardani saat dirinya menjadi narasumber di salah satu wawancara virtual, di Jakarta, Jumat (10/5/24), dikutip dari laman fraksi.pks.id.

“Jangan sampai justru makin banyak struktur, malah koordinasinya jadi berantakan,” tambahnya.

Politisi Fraksi PKS itu mengingatkan penambahan nomenklatur kementerian termasuk yang berkaitan dengan sektor kependidikan belum tentu menjadi solusi yang cespleng.

Tidak hanya itu saja, jika ego sektoral kerap terjadi, maka berpotensi akan semakin memperumit akibat gemuknya birokrasi.

Di mana, potensi ini, jelasnya, menimbulkan deretan permasalahan. Di antaranya muncul peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, kewenangan yang saling tumpang tindih (overlapping), dan kecenderungan penyalahgunaan kewenangan.

“Jangan sampai jadi terikat dengan birokrasi, lalu menciptakan berbagai regulasi yang saling bertentangan. Kita perlu ‘start from zero’. Coba lihat lagi penataan pendidikan Indonesia. Pemerintah harus paham dulu dasar dari masalah (pendidikan) ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menilai rencana penambahan nomenklatur merupakan ide yang bagus.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Disebut Bukan Prestasi, PKS Beri Sejumlah Catatan

Ia menyinggung soal dunia yang terus berkembang sehingga penambahan tersebut dinilai sebagai hal yang baik.

“Saya kira karena dunia terus berkembang, keadaan terus berkembang, jadi kalau mau ditambah nomenklaturnya itu bagus,” kata Zulhas saat ditemui usai Workshop dan Rakornas PAN Pemenangan Pilkada 2024 di Jakarta, Kamis (9/5) malam,dilansir dari laman ANTARA.

Zulhas menilai Indonesia merupakan negara besar dengan berbagai tantangan yang dimiliki, sehingga penambahan nomenklatur merupakan hal yang bagus.

Meski demikian, ia menyebut ditambah atau tidaknya kementerian merupakan hak Prabowo Subianto selaku presiden terpilih.

“Itu haknya presiden terpilih, ya. Tetapi negara Indonesia yang besar, kita belasan ribu pulau, penduduk hampir 280 juta lebih, dan segala masalah yang ada; kalau perlu diperbanyak, ditambah nomenklatur, saya kira itu juga bagus,” ucapnya.