Krusialnya Masalah Pusat Data Nasional hingga Inafis, Objek Vital Indonesia dalam Bahaya

Warta Ekonomi, Jakarta -

Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin menyoroti sejumlah masalah keamanan digital nasional hingga peran yang seharusnya dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hasanuddin mengatakan lembaga tersebut seharusnya telah mengantisipasi berbagai serangan digital, termasuk terhadap Pusat Data Nasional (PDN) dan Indonesia Automatic Finger Indentification System (INAFIS). Keduanya merupakan objek yang sangat vital untuk Indonesia.

Baca Juga: Usai Inafis, Kini Dugaan Kebocoran Data Melanda BAIS TNI

"Serangan ransomware tersebut adalah bentuk kejahatan siber dan harus ditegaskan bahwa ini persoalan yang sangat serius karena serangan terhadap obyek vital nasional yang sangat strategis seperti Pusat Data Nasional," katanya dilansir Selasa (25/06/2024).

Ia mendorong adanya transformasi yang dilakukan oleh BSSN. Ia tak mau hal serupa terjadi kembali di Indonesia. Menurutnya, sudah saatnya lembaga tersebut menaruh perhatian terhadap keamanan siber dan tak hanya fisik.

"Sepertinya kita perlu mendorong reformasi di tubuh BSSN. Kalau menilik sejarahnya, BSSN adalah transformasi dari Lemsaneg yang dulu personelnya didominasi oleh tentara dan polisi karena fokusnya pada persandian (intelijen). Namun sekarang, tuntutan untuk BSSN lebih besar pada keamanan siber dan oleh karena itu, BSSN harus diisi oleh para pakar IT, professional IT, dan talenta-talenta muda Indonesia yang cerdas di sektor keamanan siber," jelas Hasanuddin.

PDN merupakan fasilitas penting yang dibuat untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan data dari berbagai instansi pemerintah. Saat ini Kemenkominfo tengah melakukan pemulihan layanan secara bertahap menyusul serangan terhadap objek vital tersebut.

Baca Juga: Soal Kebocoran Pusat Data Nasional, Wapres: Kejadian Ini Selalu Terjadi di Dunia

Adapun pemerintah menyebut, pelaku peretasan sempat meminta uang sebesar US$8 juta atau sekitar Rp131 miliar kepada pemerintah. Hal ini tak akan digubris oleh Indonesia.