Bahas Islam dan Demokrasi, Universitas Paramadina Gelar Diskusi Publik Bersama Eunsook Jung dari University of Wisconsin

Universitas Paramadina menggelar diskusi publik bertajuk "Islam dan Demokrasi di Indonesia (Perspektif dari Luar)" pada Selasa, 25 Juni 2024. 

Acara yang berlangsung di Ruang Granada, Universitas Paramadina, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, serta secara daring melalui Zoom, menghadirkan Eunsook Jung, PhD, seorang ahli politik dan regional Asia Tenggara dari University of Wisconsin, Center for Southeast Asian Studies.

Prof. Eunsook Jung, Ph.D mengungkapkan bahwa topik ini sangat relevan bagi Indonesia mengingat perubahan signifikan yang terjadi di Indonesia dan implikasinya bagi masa depan.

Sementara itu, Prof. Didik J. Rachbini dalam pengantarnya sebagai moderator menyebut bahwa dalam pemerintahan baru, Prabowo akan lebih nasionalis baik dalam ekonomi maupun politik.

Sejak Indonesia mengalami demokratisasi pertama kali pada tahun 1999, pemilu demokratis kedua setelah Pemilu 1955, peran Islam dalam politik telah mengalami perubahan. Pola-pola tersebut menunjukkan kemiripan, namun dengan peningkatan dalam populisme Islam atau yang dikenal sebagai politik identitas.

Pada pemilu 2019, kecenderungan politik identitas lebih kuat dibandingkan dengan 2014. Pada kampanye 2013, seorang kandidat mendukung gagasan bahwa negara harus menjamin kemurnian ajaran agama dari segala bentuk penyelewengan. Pada pemilu 2019, polarisasi semakin meningkat dengan pembagian antara populisme Islam pro dan anti-Islam. 

“Kandidat presiden kala itu menunjukkan kecenderungan populis Islam yang kuat, sementara lawannya lebih pluralis dan anti-populis Islam,” tutur Prof. Eunsook Jung.

“Namun, situasi berubah pada pemilu 2024, dimana populisme Islam dan politik identitas tampak berkurang. Semua kandidat, termasuk yang paling Islamis, tidak lagi menekankan posisi ideologis mereka, melainkan fokus pada kebijakan yang lebih umum,” tambahnya.

Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa perubahan ini terjadi? Mengapa populisme Islam absen dalam pemilu ini, dan apa implikasinya bagi masa depan? 

Beberapa pihak menyebut ini sebagai akibat dari represi negara, dengan contoh seorang ulama yang dilarang pada tahun 2017. Ada juga pandangan bahwa ini adalah hasil dari kampanye anti-radikalisasi yang berhasil.

Pada pemilu 2024, transaksi di tingkat elit meningkat, dengan perbedaan ideologis yang dikesampingkan demi aliansi baru antara elit nasionalis dan religius. Negara tidak memiliki kekuatan pemersatu Islam, sehingga kelompok Islam lebih fokus pada membangun akar rumput daripada keterlibatan politik langsung. 

“Selain itu, tidak ada isu yang memecah belah terkait Islam dalam pemilu ini, meskipun ada protes terkait Palestina. Faktor-faktor ini menjelaskan mengapa populisme Islam absen dalam pemilu kali ini” papar Jung.

Baca Juga: Analis Apresiasi Tim Prabowo dan Sri Mulyani Soal Komitmen Defisit di Bawah 3%, Tekanan Pasar Mereda

Banyak yang berpendapat bahwa kandidat bergerak ke tengah untuk menarik pemilih yang lebih luas. Namun, masih menjadi pertanyaan apakah mereka akan tetap di tengah, mengingat sejarah dan pragmatisme politik mereka. 

“Meskipun ada kemunduran demokrasi, Indonesia masih dianggap sebagai demokrasi terbaik di Asia Tenggara. Dengan masyarakat sipil yang kuat dan lembaga pendidikan yang penting, demokrasi Indonesia masih memiliki potensi untuk tetap kokoh,” tegasnya.

Dr. Sunaryo, Dosen Universitas Paramadina, melihat politik yang lebih terbuka pasca orde baru, penguatan civil society dan menciptakan good governance merupakan tiga cita-cita dalam demokrasi. 

Sunaryo memaparkan bahwa pada periode 1999 dan 2004 Indonesia sudah menikmati keterbukaan politik. Namun, sebagaimana yang kita saksikan saat ini demokrasi dan politik mengalami kemunduran. Sistem politik yang terbuka ternyata tidak melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang diharapkan (yang terbaik) dengan prinsip meritokrasi. Sistem ini diokupasi oleh para kaum pemodal yang bisa membeli suara.

Parliamentary threshold tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada situasi dimana kita semakin gamang untuk tetap seperti itu dalam konsekuensi. Saat ini NGO mengalami pelemahan, dimana untuk mendapatkan donor dari pihak funding harus mendapatkan persetujuan dari kementerian dan harus sejalan dengan pemerintah. 

“Sehingga disini menjadi EO dan menjalankan proyek dari pemerintah dan sangat sedikit untuk bertahan,” tegasnya. 

“Demokrasi sudah selesai dalam konteks tersebut, sehingga penguatan good governance juga sangat penting disaat good governance juga mengalami keterpurukan. Persepsi korupsi di Indonesia masih tinggi dan dilakukan dengan trik yang semakin canggih agar tidak terpantau oleh KPK dimana wewenang KPK semakin dikurangi,” tutur Sunaryo.

Baca Juga: Dipimpin Jokowi, SMRA Groundbreaking Sekolah Islam Al Azhar Summarecon Nusantara di IKN

Dalam merespon keadaan demokrasi dan perpolitikan yang runyam terakhir, sikap dan perilaku masyarakat sipil muslim dengan organisasi Islam telah menciptakan ironi. Ormas Islam yang ada cenderung menjadi alat stempel dan tidak peduli dengan keadaan yang terjadi. Peran organisasi Islam tidak cukup mampu untuk menjaga demokrasi tetap tegak berdiri di Indonesia. Padahal, organisasi Islam seharusnya memposisikan diri sebagai masyarakat sipil yang menjaga prinsip reasonableness dalam demokrasi.

“Kegagalan ini bukan sepenuhnya kesalahan organisasi sipil Islam. Masalah utama adalah karena negara tidak memiliki komitmen kuat membangun sistem kehidupan yang demokratis,” pungkasnya.

Sehingga yang terjadi adalah siapa yang kasih apa, praktek ini terjadi di semua level dari tingkat DPR-RI hingga DPRD. Untuk mendidik warga muslim dan menciptakannya seharusnya tidak terjadi dalam era reformasi.  

“Negara juga secara sengaja memapankan relasi patron-client dalam masyarakat sehingga proses emansipasi tidak berjalan,” tuturnya.