PMI Indonesia Anjlok Jadi Alarm untuk Prabowo: Pengusaha Tak Mau Investasi Kalau Aturannya Tak Jelas

Anjloknya Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia dinilai menjadi peringatan serius bagi pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penurunan indikator industri tersebut disebut mencerminkan lemahnya iklim investasi yang membuat pelaku usaha memilih menahan ekspansi bisnisnya.

Ekonom Indef dan Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengatakan data tersebut sudah turun ke level 46,9 pada Juni 2026. Hal tersebut menunjukkan sektor manufaktur telah memasuki fase kontraksi yang mengkhawatirkan.

Baca Juga: Jokowi Ditantang Buktikan Kerugian Akibat Tuduhan Soal Ijazah, Dokter Tifa: Jangan-jangan Hanya...

Menurutnya, angka di bawah level 50 bukan sekadar penurunan aktivitas industri, tetapi menjadi sinyal bahwa fondasi sektor manufaktur nasional sedang mengalami tekanan berkepanjangan.

Didik menilai kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah karena sektor industri merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Meski ekonomi tanah air pada kuartal sebelumnya masih mampu tumbuh 5,61 persen, ia menilai pertumbuhan tersebut lebih banyak ditopang belanja pemerintah, bukan oleh aktivitas industri yang sehat.

"Sektor industri sudah lama terombang-ambing dan tidak mempunyai pijakan kebijakan yang jelas. PMI yang masuk zona kontraksi merupakan buah dari absennya kebijakan industri dan investasi," ujarnya, dikutip Minggu (5/7).

Menurut Didik, penyebab utama lesunya industri bukan semata-mata faktor global, tetapi juga persoalan domestik yang belum kunjung diselesaikan.

Ia menilai dunia usaha masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari regulasi yang tidak konsisten, birokrasi yang berbelit, hingga minimnya insentif bagi investor untuk membangun industri bernilai tambah.

Akibatnya, banyak pelaku usaha memilih menunda investasi baru karena belum melihat kepastian arah kebijakan pemerintah.

"Dunia usaha tidak akan berinvestasi selama tidak ada kebijakan yang jelas, hambatan birokrasi yang ruwet, dan insentif yang memadai untuk menjadikan industri tumbuh pesat," katanya.

Didik membandingkan kondisi Indonesia dengan Vietnam. Negara tersebut dalam beberapa dekade terakhir secara konsisten menjalankan kebijakan industrialisasi berbasis investasi.

Vietnam berhasil menarik investasi asing langsung (FDI) ke sektor manufaktur berorientasi ekspor sehingga mampu mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen. Keberhasilan tersebut bahkan mengantarkan mereka masuk kategori negara berpendapatan menengah atas menurut Bank Dunia pada 2026.

Sebaliknya, Indonesia dinilai belum memiliki arah kebijakan industri yang konsisten sehingga pertumbuhan ekonomi bertahan di kisaran 5 persen tanpa didukung sektor manufaktur yang kuat.

Didik menilai pemerintah perlu segera melakukan deregulasi, debirokratisasi serta memberikan kepastian hukum bagi investor agar sektor industri kembali menjadi penggerak utama ekonomi nasional.

Baca Juga: Amerika Hanya Beri Iran Waktu Satu Minggu untuk Berkabung Terkait Pemakaman Ali Khamenei

Menurutnya, tanpa pembenahan iklim investasi, penurunan data ekonomi bukan hanya menjadi statistik bulanan, melainkan pertanda bahwa daya saing industri Indonesia terus melemah dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.