Lawan PDIP untuk Pilkada Jateng Ahmad Luthfi-Kaesang

Pegiat media sosial Rinny Budoyo merasa lawan yang akan dihadapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng) 2024 adalah Irjen Pol Ahmad Luthfi-Kaesang Pangarep.

"Besar kemungkinan lawan yang bakal dihadapi di Jawa Tengah adalah Irjen polisi Ahmad Luthfi yang bakal berpasangan dengan Kaesang," ucapnya, dikutip dari YouTube 2045 TV, Rabu (31/7).

Baca Juga: Anies Tidak Mungkin Bilang ke Gerindra Tidak Maju Pilpres 2029 Jika Ikut Pilkada DKI Jakarta

Dan menurutnya, mutasi Ahmad Luthfi dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jateng menjadi Inspektorat Pengawasan Umum Polri untuk penugasan pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) merupakan upaya untuk menaikkan pangkat, bukan penjegalan, dan setelahnya akan diumumkan sebagai calon gubernur (cagub) di Pilkada Jateng, lalu mengundurkan diri dari jabatannya.

"Sekarang ini Pak Ahmad Luthfi sedang ditarik dulu ke Kementerian Perdagangan, ini bukan upaya menjegal dia loh ya tapi ini buat menaikkan pangkat Pak Luthfi supaya bisa pensiun dengan status Jenderal Bintang Tiga," ujar Rinny. 

"Nanti enggak lama setelah menjabat di Kemendag Pak Luhtfi akan diumumkan sebagai calon gubernur dan mengundurkan diri," imbuhnya.

Untuk diketahui, mutasi Ahmad Lutfi dari jabatan Kapolda Jateng menjadi Inspektorat Pengawasan Umum Polri untuk penugasan pada Kemendag tertuang dalam surat telegram tertanggal 26 Juli 2024.

Ahmad Luthfi merupakan calon gubernur (cagub) yang diusung Partai Gerindra untuk Pilkada Jateng 2024, dan dirinya adalah salah satu dari 156 perwira tinggi dan menengah Polri yang dimutasi.

Saat dikonfirmasi pada Sabtu, 27 Juli 2024, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan mutasi para perwira tinggi dan menengah Polri tersebut. Namun, Trunoyudo menegaskan bahwa mutasi ini dilakukan dalam rangka promosi, masa purna tugas, pemindahan wilayah tugas, dan pergantian jabatan.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Albertus Wahyu Rudanto, menyatakan bahwa secara normatif, mutasi seperti yang termuat dalam surat telegram tersebut merupakan hal biasa dalam sebuah organisasi. Namun, Wahyu juga menekankan bahwa berdasarkan undang-undang tentang Polri, anggota Polri dilarang berpolitik praktis karena Polri harus memberikan jaminan netralitas kepada masyarakat. 

"Mestinya, secara etik, anggota kepolisian yang berniat masuk ke politik harus mengundurkan diri," ujarnya.