Ingin Urus Pencalonan Diri di Pilkada 2024, Eks PJ Walkot Pekanbaru Minta Pemeriksaan Kasus SPPD Fiktif Dihentikan

Mantan Pejabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun kembali diperiksa dalam kasus dugaan SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Riau periode 2020-2021. Muflihun dipanggil karena saat itu menjabat Sekwan DPRD Riau. 

Namun saat diperiksa pada Senin (19/8), Muflihun meminta kepada penyidik untuk menghentikan sementara pemeriksaan, dengan alasan mengurus pencalonan sebagai Walikota Pekanbaru ke Jakarta.

"Benar. Yang bersangkutan datang memenuhi panggilan. Akan tetapi sekitar Pukul 16.00 Wib, dia minta pemeriksaan dihentikan dengan alasan hendak ke Jakarta mengurus pencalonannya sebagai Walikota Pekanbaru,” kata Direskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Nasriadi, Selasa (20/8).

Sebelumnya pada Kamis (15/8) lalu, Muflihun juga meminta penyidik untuk menunda pemeriksaannya. Status Muflihun dalam kasus ini masih sebagai saksi.

“Dia (Muflihun) masih diperiksa sebagai saksi. Kita juga masih menunggu hasil pemeriksaan keuangan negara serta penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," ujarnya.

Baca Juga: Ridwan Kamil-Suswono Disarankan Tidak Kampanye di Pilkada DKI Jakarta

Pada 19 Juli 2024 lalu, PAN telah memberikan rekomendasi kepada Muflihun sebagai bakal Calon Wali Kota Pekanbaru.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW PAN Riau, Fairus, juga tidak menampik hal itu. 

"Muflihun sudah mendapatkan rekomendasi dari PAN. SK-nya belum," kata Fairus dikonfirmasi wartaekonomi.co.id.

Fairus juga mengatakan, partainya memberikan sepenuhnya kepada Muflihun untuk menentukan calon pendampingnya. Namun harus dari kader PAN.

"Soal wakil dia yang nentukan. Bisa saja Irvan Herman, atau Ade Hartati. Yang terpenting kader PAN," kata Wakil Ketua DPRD Siak ini.