Presiden terpilih Prabowo Subianto melarang keras para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menugaskan menteri yang masuk di kabinetnya untuk mengeruk anggaran negara.
Prabowo Subianto menyampaikan larangan pemanfaatan jabatan tersebut pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).
Baca Juga: Jokowi Bocorkan Dua Topik Pembicaraan dengan Prabowo saat Makan Malam
"Terang-terangan saya katakan semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk, di pemerintah yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN-APBD," ujar Prabowo, dikutip, Kamis (10/10).
Dirinya mengatakan di era sekarang upaya penyalahgunaan jabatan mudah ketahuan, sehingga jika ingin mencari dana untuk pepentingan politik sebaiknya menggunakan cara halal.
"Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal dengan cara yang baik, kita mengerti, setiap institusi setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya," jelasnya.
Dengan begitu, parpol melalui para menterinya akan berkontribusi besar dalam pengelolaan kekayaan negara dengan cara halal.
"Ini terbuka saja kita, mari kita kelola kekayaan kita, sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik, terang-terangan, kenapa tidak," ungkapnya.
"Peluang ekonomi kita sangat besar, kekayaan laut kita besar, pantai kita salah satu terbesar di dunia," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Advertisement