Perjalanan Karier Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Pilihan Prabowo

Meutya Hafid, mantan jurnalis berprestasi yang kini dipercaya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital oleh Presiden Prabowo Subianto, memiliki perjalanan karier yang inspiratif dan penuh dedikasi.

Meutya berasal dari Soppeng, sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dihuni mayoritas etnis Bugis. Lingkungan ini membentuk karakter pekerja keras dan adaptif Meutya sejak kecil.

Meutya Hafid menyelesaikan S1 di bidang Manufacturing Engineering dari Universitas New South Wales, Australia, dan meraih gelar S2 Ilmu Politik (cum laude) dari Universitas Indonesia.

Baca Juga: Pengalamannya Bukan Main, Ini Profil Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy

Meski begitu, karier Meutya Hafid sesungguhnya dimulai sebagai jurnalis TV yang berfokus pada liputan daerah konflik. Ia terlibat dalam liputan besar seperti Darurat Militer Aceh (2003), Tsunami Aceh dan perjanjian damai Aceh (2005), Pemilu di Irak (2005), Kudeta Militer Thailand (2006), hingga konflik di Palestina (2007).

Dedikasinya diuji saat meliput Pemilu Irak pada 2005. Saat itu, ia dan kameramennya, Budiyanto, disandera oleh Pasukan Mujahidin Irak selama tujuh hari. Pengalaman ini ia dokumentasikan dalam buku "168 Jam dalam Sandera."

Meutya meraih sejumlah penghargaan bergengsi, termasuk Elizabeth O'Neill Journalism Award pada 2007, dan Press Card Number One (PCNO) sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi dan integritasnya sebagai wartawan.

Adapun karier politiknya dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Golkar pada 2008 dan menjadi anggota DPR pada 2010, dimulai di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan. Ia aktif dalam beberapa isu penting, termasuk Merpati Air dan kasus Citibank.

Pada 2012, ia berpindah ke Komisi I yang meliputi komunikasi dan informatika, luar negeri, pertahanan, dan intelijen. Saat itu, ia mengunjungi Gaza untuk memberikan bantuan langsung dan bertemu dengan pimpinan Hamas serta Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Baca Juga: Sosok Yuliot Tanjung, Ini Wakil Bahlil dalam Kabinet Merah Putih

Kemampuannya dalam diplomasi internasional semakin terlihat ketika ia menjadi Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR pada 2014 dan kemudian menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR. Pada periode ini, Meutya berperan penting dalam pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta program sertifikasi wartawan.

Pada 2019, ia mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua Komisi I DPR RI. Di bawah kepemimpinannya, Komisi I berhasil menyelesaikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan mengamandemen UU ITE demi melindungi anak di dunia digital. Selama menjabat hingga 2024, Meutya telah menghasilkan 13 undang-undang.