Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

BPKH Kaji Pengembangan Lahan dan Bandara Alternatif di Arab Saudi

BPKH Kaji Pengembangan Lahan dan Bandara Alternatif di Arab Saudi Kredit Foto: Antara/Nova Wahyudi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tengah mengkaji pengembangan lahan dan bandara alternatif di Arab Saudi untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji yang lebih efisien dan terjangkau. Kajian ini sejalan dengan rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI 2025 yang mengusulkan pengurangan durasi tinggal jemaah Indonesia di Tanah Suci dari 40 hari menjadi lebih singkat.

Dalam rapat konsultasi di Muamalat Tower, Jakarta, Pimpinan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH berdiskusi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk otoritas Arab Saudi, untuk membahas tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan haji. Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH, Indra Gunawan, mengungkapkan bahwa durasi haji yang panjang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur di bandara Jeddah dan Madinah.

“Faktor utama yang membuat durasi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci begitu lama hingga 40 hari adalah panjangnya waktu tunggu keberangkatan dan kepulangan karena terbatasnya infrastruktur di bandar udara Jeddah dan Madinah, dari kewenangan pihak GACA (General Authority of Civil Aviation) KSA,” ujar Indra, Minggu, (19/1/2025).

Baca Juga: Ongkos Haji 2025 Turun, BPKH Gelontorkan Nilai Manfaat Rp34 Juta per Jemaah dengan Total 6,83 Triliun

Menurut Indra, rencana jangka pendek yang diajukan adalah optimalisasi bandara yang sudah ada untuk mengalihkan sebagian jemaah guna mengurangi beban bandara utama. “Adanya ketersediaan terminal akan dapat mengurai durasi dan mobilisasi serta meringankan konsentrasi tenaga dan layanan kesehatan yang memadai untuk mendukung kebutuhan medis jemaah haji lansia,” tambahnya.

Rencana jangka panjang mencakup investasi besar-besaran pada pembangunan bandara, terminal, dan fasilitas kesehatan dengan kapasitas yang lebih memadai. Indra juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan dan BUMN, dalam mewujudkan proyek ini.

Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu BPKH, Ramadhan Harisman, menjelaskan bahwa alternatif lahan dan bandara baru memiliki potensi strategis untuk menjadi pusat pelaksanaan haji di masa depan. “Sehingga berpotensi mengurangi biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya dan layanan haji yang lebih efektif dan efisien,” ujar Indra.

Baca Juga: Badan Pengelola Keuangan Haji Resmi Membuka BPKH Hajj Expo 2024, Ada Beragam Acara Hiburan dan Edukatif

Jika proyek ini berhasil, BPKH juga siap berinvestasi pada ekosistem haji dan umrah, termasuk membangun Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi dengan melibatkan BUMN dan UMKM Tanah Air. "Upaya ini bertujuan menjadikan haji dan umrah yang mudah, murah, serta aman-nyaman dengan mengoptimalkan dana umat yang dikelola BPKH saat ini sudah mencapai Rp170 triliun," tegasnya.

Anggota Dewan Pengawas BPKH, Heru Muara Sidik, menambahkan bahwa gagasan pengembangan lahan dan bandara alternatif menjadi terobosan penting dalam menghadapi tantangan haji. “Saatnya bahu-membahu bersama untuk terobosan ini,” katanya.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub, Capt. M. Mauludin, menjelaskan bahwa kapasitas bandara yang ada saat ini masih sangat terbatas. “Saat ini bandara dimaksud hanya memiliki dua runway dengan kapasitas terbatas, yang hanya mampu menampung ratusan penumpang per jam. Untuk kelaikudaraan bandara dan terminal haji ini perlu investasi lanjutan,” jelasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri

Advertisement

Bagikan Artikel: