Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang sebelumnya bernama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2 triliun atau sekitar 33,81% dari total pagu awal Rp6,05 triliun.
Dengan adanya pemangkasan tersebut, sisa anggaran BPDP untuk tahun 2025 pun menjadi Rp4 triliun.
Baca Juga: BPDP Salurkan Rp526 Miliar untuk Peremajaan Sawit Rakyat di 2025
Baca Juga: Kemendes PDT Tetap Gelontorkan Dana Desa Rp71 Triliun Meski Kena Efisiensi Anggaran
Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrachman, melaporkan bahwa efisiensi telah dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingat BPDP merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah naungan kementerian tersebut.
“Penghematan anggaran ini sudah termasuk dalam pembahasan di Kemenkeu, karena kami merupakan BLU di bawah dan bertanggung jawab dengan Kemenkeu, sehingga BPDP kena program penghematan atau efisiensi anggaran 2025,” jelas Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Sebagai informasi, BPDP, meskipun namanya telah berubah, mempunyai tugas utama untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana untuk pengembangan komoditas perkebunan strategis seperti kelapa sawit, kakao, serta kelapa setelah sebelumnya hanya berfokus pada industri sawit saja.
Baca Juga: Program PSR Sebagai Upaya Mendukung Keberlanjutan Kelapa Sawit
Baca Juga: Setiap Tahun BPDP Siapkan Salah Satu Inisiatif Program Unggulan Berupa Program Beasiswa
Kebijakan efisiensi tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Inpres tersebut mengarahkan agar kementerian dan lembaga untuk meninjau ulang anggaran dalam rangka efisiensi belanja negara, baik di tingkat APBN maupun APBD tahun anggaran 2025.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Uswah Hasanah
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait:
Advertisement
