BPJS Kesehatan Pastikan Pelayanannya Tak Kena Imbas Efisiensi Anggaran

BPJS Kesehatan memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan normal, meski pemerintah saat ini tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD.

"Sejauh ini efisiensi anggaran tidak berdampak pada pelayanan masyarakat. Namun, jika seluruh kementerian melakukan efisiensi, kami juga menyesuaikan langkah serupa," ujar Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjamin Manfaat BPJS Kesehatan, Ari Dwi Aryani, kepada awak media di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Baca Juga: BPJS Kesehatan Sebagai Perlindungan Seluruh Masyarakat, Bukan Kompetitor Asuransi Swasta

Dia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan terus mengefektifkan serta mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Ari menganggap prinsip efisiensi dan efektivitas merupakan nilai yang dipegang oleh BPJS Kesehatan dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ari juga menyebut bahwa sejatinya iuran BPJS yang dibayarkan oleh masyarakat merupakan dana amanah sehingga biaya pelayanan kesehatan, tegasnya, tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.

Pemerintah, sambungnya, tetap menjamin dana jaminan sosial yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan demi menjaga kualitas layanan.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran Infrastruktur Berisiko Melemahkan Ekonomi, Pemerintah Diminta Hati-Hati

Dalam kesempatan yang sama, Ari mengapresiasi Komisi Informasi Pusat (KIP) yang telah menyelenggarakan diskusi yang menghadirkan BPJS Kesehatan. Ia berharap forum tersebut dapat membantu masyarakat memahami layanan kesehatan yang tersedia serta meningkatkan kesadaran akan manfaat program JKN.

"Kami merasa terbantu secara tidak langsung untuk menyampaikan informasi dan program BPJS Kesehatan kepada masyarakat," pungkasnya.

Dengan komitmen ini, pihaknya berharap masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.