Kredit Foto: Istimewa
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) Ryan Haroen mendorong pemerintah untuk lebih serius melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kebijakan strategis nasional, terutama dalam program Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia dan implementasi Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang baru disahkan. Menurutnya, kedua kebijakan ini memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional, sehingga keberadaan UMKM harus dipastikan menjadi bagian integral dari implementasinya.
Ryan Haroen menilai bahwa Danantara, sebagai instrumen investasi negara, harus bisa menjadi peluang bagi UMKM agar mereka dapat tumbuh dan berkontribusi dalam perekonomian nasional. Ia menegaskan bahwa UMKM bukan sekadar sektor pendukung, tetapi bagian penting dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca Juga: PNM Peduli Limbah untuk Masa Depan Berkelanjutan
“Pemerintah harus memastikan bahwa Danantara tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberikan akses kepada UMKM untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis. Misalnya, dengan membuka skema pembiayaan yang lebih mudah dan mendorong kemitraan antara investor besar dan UMKM,” ujar Ryan Haroen, dilansir Rabu (26/2).
Ryan juga menyoroti perlunya skema pendanaan dan dukungan teknis bagi UMKM agar mereka dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis yang dikelola oleh Danantara. Salah satu caranya adalah dengan membuka mekanisme kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar di berbagai sektor, seperti industri manufaktur, teknologi, dan infrastruktur. Dengan demikian, Danantara bisa menjadi alat untuk memperkuat ekosistem bisnis nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal.
Selain Danantara, Ryan Haroen juga menyoroti pengesahan RUU Minerba yang baru dan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Menurutnya, langkah ini merupakan kemajuan signifikan bagi UMKM karena dalam regulasi yang baru, UMKM kini diperbolehkan memperoleh izin usaha pertambangan (IUP), sesuatu yang sebelumnya hanya didominasi oleh perusahaan besar.
“Disahkannya RUU Minerba adalah langkah maju karena memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh izin tambang sendiri. Ini adalah bentuk keberpihakan negara kepada pengusaha kecil agar mereka dapat terlibat langsung dalam sektor yang selama ini sulit diakses oleh mereka,” ujar Ryan Haroen.
Namun, Ryan menegaskan bahwa regulasi ini harus diikuti dengan implementasi yang jelas dan transparan. Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme perizinan bagi UMKM benar-‐benar mudah diakses, tidak birokratis, serta didukung oleh skema pembiayaan dan pelatihan yang memadai.
“RUU Minerba yang baru ini harus benar-benar diimplementasikan dengan baik agar UMKM tidak hanya diberikan izin secara administratif, tetapi juga didukung agar mereka bisa beroperasi dan berkembang di sektor pertambangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ryan Haroen menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, investor besar, dan UMKM sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berdaya saing. Menurutnya, kebijakan ekonomi yang inklusif akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional serta memastikan bahwa manfaat pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Jangan ada kesenjangan antara pengusaha besar dan UMKM. Kita harus membangun ekosistem bisnis yang saling mendukung. Jika UMKM berkembang, maka ekonomi nasional juga akan semakin kuat,” tutupnya.
Baca Juga: Periode HIPMI Sumbar 2021-2024 Berakhir, AHB Apresiasi Pencapaian Brian Putra Bastara
Dengan langkah-langkah konkret dan dukungan regulasi yang berpihak, Ryan berharap bahwa baik program Danantara maupun implementasi RUU Minerba dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
Advertisement
