Program 3 Juta Rumah Bikin Saham Himbara Rontok, Analis Soroti Risiko

Pemerintah berencana mewajibkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pembiayaan program pembangunan tiga juta rumah per tahun. Wacana ini diungkapkan oleh Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, pada Rabu (26/2). Menurutnya, aturan terkait keterlibatan Himbara dalam program ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat pengambil keputusan.

Stockbit Investment Research menilai bahwa kewajiban ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi bank Himbara terkait margin dan kualitas aset, terutama bagi Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI), dan Bank Negara Indonesia (BBNI), yang selama ini tidak berfokus pada pembiayaan perumahan rakyat seperti Bank Tabungan Negara (BBTN).

“Jika diwajibkan, kami melihat bahwa bank yang tergabung dalam Himbara berpotensi menghadapi ketidakpastian terkait margin dan kualitas aset dari pembiayaan program ini, terutama bagi BBRI, BMRI, dan BBNI yang selama ini tidak berfokus pada pembiayaan perumahan rakyat seperti BBTN,” ujar Stockbit Investment Research, dikutip Jumat (28/2/2025). 

Baca Juga: Heboh Isu Tabungan Masyarakat di Himbara untuk Danantara, Kementerian BUMN Angkat Bicara!

Stockbit menjelaskan bahwa potensi margin akan bergantung pada berbagai faktor, seperti suku bunga pembiayaan, skema pendanaan (funding), dan biaya dana (cost of funds). Sementara itu, kualitas aset akan dipengaruhi oleh skema pembiayaan, tenor, dan tingkat selektivitas dalam penentuan debitur.

“Menurut kami, secara umum, ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan sentimen negatif, setidaknya dalam jangka pendek,” tambahnya. Hal ini tercermin dalam pergerakan saham pada perdagangan Kamis (27/2), di mana saham BMRI melemah 5,28%, diikuti oleh BBRI yang turun 4,97%, BBTN turun 0,56%, dan BBNI turun 0,23%.

Wacana ini muncul setelah Menteri BUMN Erick Thohir, pada pertengahan Februari, meminta peran aktif Himbara dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah per tahun. Selain Himbara, Erick juga berharap bank-bank swasta ikut terlibat dalam pendanaan proyek ini.

Di sisi lain, BBTN telah menunjukkan kesiapan dalam mendukung program tersebut. Direktur Utama BBTN, Nixon L. P. Napitupulu, menyatakan pada Desember 2024 bahwa pihaknya berencana menerbitkan obligasi senilai Rp10–15 triliun sepanjang 2025 guna memenuhi penambahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah berencana meningkatkan kuota FLPP dari 220.000 unit rumah pada 2024 menjadi 800.000 unit rumah pada 2025, dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp80 triliun.

Baca Juga: BI Siapkan Insentif Hingga Rp80 Triliun untuk Program Tiga Juta Rumah Prabowo

Pada 2025, APBN telah mengalokasikan dana sebesar Rp18 triliun untuk subsidi likuiditas FLPP dan menyalurkan 220.000 kredit pemilikan rumah (KPR) dengan bunga 5% untuk tenor 20 tahun melalui PT Sarana Multigriya Finansial. Anggota Satuan Tugas Perumahan, Bonny Z. Minang, mengatakan bahwa kuota FLPP 2025 telah dinaikkan menjadi 420.000 unit, dengan tambahan anggaran yang akan dikucurkan secara bertahap.

Pemerintah juga tengah berupaya meningkatkan skala subsidi FLPP melalui penerbitan obligasi pemerintah. Meskipun jumlah obligasi yang akan diterbitkan belum diumumkan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa Bank Indonesia siap membeli surat utang tersebut di pasar sekunder.

Hashim mengeklaim bahwa Bank Indonesia telah sepakat menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah per tahun, meski skema pendanaannya belum dijelaskan lebih lanjut. Selain itu, Bank Indonesia telah mengumumkan peningkatan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) pada sektor perumahan secara bertahap mulai 1 April 2025, dari Rp23 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun.

Hashim juga menambahkan bahwa proyek pembangunan tiga juta rumah per tahun akan dimulai pada April 2025, bersamaan dengan realisasi investasi senilai US$18–20 miliar dari investor asal Qatar, Qilaa International Group.