Survei Terbaru Civil Society for Police Watch: Muncul Usulan Pembentukan Badan Khusus Nasional Pengawasan Kepolisian

Civil Society for Police Watch merilis survei terbaru sejak 12-18 Maret 2025 lalu. Pada survei kali ini memilih 1.500 responden terpilih pada 26 Provinsi dengan margin of error kurang lebih 2,53 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun metode yang digunakan yakni random sampling, sementara tenaga survey yakni minimal mahasiswa yang telah mendapatkan pelatihan dari tim pusat. Kemudian, sampel mulai dari gender, agama, tingkat pendidikan, topografi, etnis dan suku.

Direktur Program dan Jaringan Civil Society for Police Watch, Adlin Panjaitan, mengatakan, pada survei yang kami lakukan periode 12-18 Maret, di mana ada usulan publik untuk pembentukan Badan Khusus Nasional atau Badan Strategis Nasional Pengawasan Polri. 

“Usulan pembentukan badan khusus nasional atau badan strategis nasional pengawasan Polri tercatat sebesar 21,1 persen mendesak, sangat penting 8,9 persen, dan penting 11,3 persen, sementara yang menjawab tidak penting sebesar 8,4 persen, kurang penting 24,1 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 26,2 persen.

Kemudian, lanjut Adlin, terhadap Badan Strategis Nasional Baru tersebut diisi oleh akademisi, politisi, masyarakat sipil, kejaksaan, TNI, dan ASN. Data hasil survei kami mengatakan, responden yang menjawab cukup setuju sebesar 26,5 persen, sangat setuju 1,9 persen, dan setuju 10,3 persen, sementara yang menjawab tidak setuju sebesar 6,5 persen, kurang setuju 29,3 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 25,5 persen.

Selain itu, kata Adlin, ketika responden diberikan pertanyaan terkait usulan lain terhadap reposisi Polri, responden yang menjawab peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas sebesar 20,3 persen, transparansi dalam proses rekrutmen dan promosi sebesar 17,1 persen, peningkatan kolaborasi dengan masyarakat sebesar 13,4 persen, pemanfaatan teknologi dan data sebesar 21,2 persen, penguatan divisi pengawasan internal dan eksternal sebesar 9,5 persen. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anggota Polri sebesar 3,2 persen, lainnya sebesar 10,1 persen, dan terakhir responden yang tidak menjawab sebesar 5,2 persen. 

Ia mengatakan, ada juga usulan terhadap urgensi digitalisasi kinerja kepolisian. Ketika responden diberikan pertanyaan terkait seberapa pentingkah digitalisasi kinerja kepolisian, responden yang menjawab cukup penting sebesar 15,2 persen, sangat penting 13,2 persen dan penting 43,3 persen, sementara yang menjawab tidak penting sebesar 3,2 persen, kurang penting 6,8 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 18,3 persen.

Baca Juga: Ingatkan Pendaftaran Anggota Polisi Bebas Biaya, Irwasum Polri: Kalau Dibujuk Bayar Jangan Percaya

Bahkan, jelas Adlin, publik juga mengusulkan agar kewenangan penyidikan bisa dilakukan oleh penyidik ASN. Temuan kami mencatat, cukup setuju sebesar 28,3 persen, sangat setuju 7,4 persen dan setuju 22,1 persen, sementara yang menjawab tidak setuju sebesar 6,6 persen, kurang setuju 9,2 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 26,4 persen.

“Berdasarkan survei tersebut, maka pada hari ini publik mendorong agar terbentuknya Badan Khusus Nasional atau Badan Strategis Nasional dalam mengawasi kinerja kepolisian agar terwujudnya pemolisian sipil humanis, profesional, demokratis, dan berintegritas” pungkas Adlin Panjaitan Direktur Program dan Jaringan Civil Society for Police Watch.

Perlu diketahui, Civil Society for Police Watch telah melakukan survei sejak 12-18 Maret 2025 lalu, responden terpilih pada 26 Provinsi berjumlah 1.500 orang dengan margin of error kurang lebih 2,53 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun metode yang digunakan yakni random sampling, sementara tenaga survey yakni minimal mahasiswa yang telah mendapatkan pelatihan dari tim pusat. Kemudian, sampel mulai dari gender, agama, tingkat pendidikan, topografi, etnis dan suku.