APBN Tekor Rp 104,2 triliun, Pemerintah Tarik Utang Rp250 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp104,2 triliun atau setara 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per akhir Maret 2025.

Menurutnya, angka tersebut masih jauh di bawah batas defisit yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025, yakni sebesar 2,53 persen.

“APBN didesain dengan defisit 2,53 persen. Ini sesuai dengan Undang-Undang APBN yang sudah disetujui oleh DPR yaitu Undang-Undang 62 Tahun 2024, 2,53 persen itu artinya defisit Rp616 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol: Jangan Khawatir

Per Maret 2025, total pendapatan negara mencapai Rp516,6 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp620,3 triliun. Pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp400,1 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp115,9 triliun.

Realisasi belanja negara yang mencapai Rp620,3 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp207,1 triliun.

Di sisi lain, pemerintah mengantisipasi kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp282 triliun.

“Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan frontloading mengantisipasi bahwa Pak Trump akan membuat banyak disruption. Jadi kalau kita melakukan frontloading bukan karena kita tidak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” urainya.

Baca Juga: Realisasi APBN 2025 Capai Rp250 Triliun, Sri Mulyani: Dirancang Prudent dan Tetap Efisien

Pemerintah juga telah menarik utang baru sebesar Rp250 triliun hingga akhir Maret 2025. Jumlah tersebut mencapai 34,8 persen dari target utang dalam APBN 2025 yang sebesar Rp775,9 triliun. Pembiayaan utang masih didominasi oleh penerbitan SBN.

Penerbitan SBN tercatat sebesar Rp282,6 triliun atau 44 persen dari target Rp642,6 triliun. Sementara itu, pinjaman secara neto tercatat minus Rp12,3 triliun atau negatif 9,2 persen dari target Rp133,3 triliun.

Selain itu, realisasi pembiayaan non-utang tercatat minus Rp20,4 triliun. Dengan demikian, total pembiayaan anggaran hingga akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp250 triliun atau 40,6 persen dari target Rp522,8 triliun.

“Jadi dalam hal ini kami ingin menyampaikan bahwa kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang dan juga defisit kita secara tetap prudent, transparan, hati-hati,” tutur Sri Mulyani.