Realisasi APBN 2025 Capai Rp250 Triliun, Sri Mulyani: Dirancang Prudent dan Tetap Efisien

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dilakukan secara prudent, terukur, dan akomodatif terhadap efisiensi belanja negara serta dinamika pasar keuangan.

Hingga akhir Maret 2025, realisasi pembiayaan anggaran tercatat mencapai Rp250 triliun, atau 40,6 persen dari target dalam APBN 2025. Jumlah tersebut terdiri atas pembiayaan melalui utang sebesar Rp270,4 triliun (34,8 persen) dan pembiayaan nonutang sebesar Rp20,4 triliun (12,8 persen).

“Presiden memang punya banyak program, tapi itu semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable. Jadi ini yang menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebetulnya fundamentally masih baik,” ujar Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Baca Juga: Tarif Trump Bisa Jadi Senjata Makan Tuan? Sri Mulyani Sebut Dunia Cari Alternatif Dagang Baru

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pelaksanaan pembiayaan masih sesuai rencana (on track), dengan biaya dana yang tetap efisien serta risiko yang terus dikelola secara aktif. Pemerintah juga terus memanfaatkan penerbitan utang neto secara rutin, dengan capaian saat ini berada di kisaran 30 persen dari total target pembiayaan utang neto dalam APBN 2025.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga dan memperkuat stabilitas nilai tukar, serta memitigasi tekanan di sektor keuangan sebagai bagian dari strategi fiskal di tengah ketidakpastian global.

Baca Juga: Tarif Trump Bikin Harta Konglomerat RI Anjlok! Low Tuck Kwong hingga Prajogo Pangestu Jadi Korban

Sementara itu, hingga Maret 2025 realisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) telah mencapai Rp196 triliun, sedangkan belanja non-K/L, yang mencakup subsidi dan pembayaran pensiun, mencapai Rp217 triliun.

Ia menjelaskan bahwa pola belanja tahun ini tergolong lebih seimbang dibandingkan dengan tahun lalu, terutama karena pada 2024 pemerintah menerapkan strategi pembiayaan defisit di awal tahun (front loading) menjelang pemilu.

“Jadi, masih bisa dibandingkan dan kondisinya cukup baik. Pembayaran pensiun tetap kita jalankan, bahkan dengan adanya kenaikan pensiun dan pemberian THR, belanja kita tetap meningkat sekitar 4 persen,” imbuhnya.