Wujudkan Iklim Usaha Positif, APINDO Jabar Dukung Langkah Strategis Gubernur Dedi Mulyadi

APINDO Jabar mengapresiasi langkah strategis Gubernur Jabar dalam menjaga iklim usaha yang kondusif, khususnya terkait aspek keamanan berusaha. 

Di awal menjabat, Gubernur langsung menandatangani komitmen bersama Forkopimda Jabar terkait pemberantasan aksi premanisme, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan satgas dan deklarasi “Jabar Manunggal” untuk menangani berbagai hambatan pembangunan, termasuk aksi premanisme yang mengganggu investasi, pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja, serta berbagai praktik ilegal lainnya yang merugikan dunia usaha. 

Ketua APINDO Jabar, Ning Wahyu, menyoroti tantangan yang tengah dihadapi dunia usaha, salah satunya adalah pemberlakuan tarif impor oleh Amerika Serikat. Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap dinamika industri di Jawa Barat, mengingat AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar bagi berbagai sektor unggulan di Jabar. 

"Perubahan ini memerlukan adaptasi strategis dari pelaku usaha serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah agar daya saing industri Jabar tetap terjaga di tengah ketidakpastian global," kata Ning Wahyu, Kamis (17/4/2025).

Ketua APINDO Jabar juga menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi dunia usaha, misalnya dalam kebijakan pengupahan. Ia menyayangkan tidak konsistennya implementasi regulasi di Jabar, seperti yang terjadi pada penetapan Upah Minimum Sektoral Jawa Barat 2025, di mana SK yang telah diterbitkan dipaksa untuk direvisi akibat dinamika dan adanya tekanan di lapangan.

Baca Juga: Mitra Strategis dalam Pembangunan Ekraf, Kemenekraf Siap Kolaborasi dengan APINDO

"Ketidakpastian ini berisiko menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan investor," ujarnya.

Ketua APINDO Jabar berharap agar polemik tahunan yang sudah berlangsung selama belasan tahun terkait pengupahan dapat segera diakhiri. 

"Diharapkan Pemerintah hadir untuk menjadi mediator dan penengah, karena bagaimanapun buruh itu merupakan aset," ujarnya.

Dia menilai saat ini Dewan Pengupahan tidak dapat berperan sebagaimana mestinya karena keputusan upah ditetapkan di luar forum resmi, padahal seharusnya ditetapkan melalui musyawarah dalam Dewan Pengupahan yang di dalamnya ada Pengusaha, Pemerintah, Serikat Pekerja, dan Akademisi. 

"APINDO Jabar menilai pentingnya mengembalikan marwah dan peran Dewan Pengupahan sebagai forum yang sah dan konstruktif," katanya.

Berkenaan dengan adanya konflik hubungan industrial yang terjadi di perusahaan di Cirebon baru-baru ini, dan yang pernah terjadi di Sukabumi, di mana perusahaan lebih memilih untuk menonaktifkan perusahaanya sehingga menyebabkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan dan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas akibat demo yang berkepanjangan sehingga membuat customer membatalkan pesanan. 

Baca Juga: Pemerintah Tindak Tegas Premanisme, APINDO Jabar: Investor Jangan Ragu Masuk Jawa Barat

"APINDO Jabar berharap, di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dapat tercipta hubungan industrial yang lebih harmonis di Jabar,"ungkapnya 

Ketua APINDO Jabar juga mengusulkan sejumlah inisiatif sinergi strategis antara dunia usaha dan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi Jabar. Antara lain, mendorong pemakaian seragam batik khas Jabar di lingkungan pabrik pada hari tertentu sebagai upaya memperkuat UMKM sekaligus memperkokoh identitas budaya daerah, adanya revitalisasi rantai pasok bahan baku khususnya untuk industri garmen dan alas kaki di Jabar agar potensi lokal dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dengan brand global.