Suku Bunga BI Naik Telat, Apindo Sebut Pengusaha Terjepit Depresiasi Rupiah dan Pajak Tinggi

Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate, sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen, dinilai sebagai langkah defensif yang sudah amat sangat terlambat. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memandang dunia usaha terpaksa menanggung rasa sakit ganda dari jatuhnya nilai tukar mata uang sekaligus mahalnya biaya kredit.

Ketua bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam memaparkan kenaikan suku bunga acuan BI ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Ia mengatakan situasi keterlambatan penyesuaian moneter tersebut melahirkan beban ganda bagi neraca keuangan korporasi.

"Jadi beban kita jadi dua, ya kan? Rupiahnya udah terlanjur terpeleset, ya kan? Suku bunganya juga naik. Ya mestinya kan BI Rate-nya sudah disesuaikan berapa waktu yang lalu sehingga rupiah tuh tidak terlanjur terpeleset gitu loh, ya kan? Kan suku bunga di Amerika kan udah 3,75 persen gitu loh, ya kan? Sudah hampir 4 persen lebih," ujar Bob Azam saat dijumpai di kantor APINDO, Selasa (23/6/2026).  

Dia menuturkan, Bank sentral seharusnya bereaksi sejak lama guna mengikuti tren pengetatan moneter global yang dipimpin Amerika Serikat.

"Ya mestinya kan BI Rate-nya sudah disesuaikan berapa waktu yang lalu sehingga rupiah tuh tidak terlanjur terpeleset gitu loh, ya kan?," jelas Bob.

Meski demikian, Bob mengatakan APINDO mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang menjaga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak lebih dari 30 persen. Walau tak dipungkiri, Bob menyebutkan keputusan pemberian subsidi BBM di negara lain justru dilakukan secara bertahap di tengah situasi gejolak geopolitik di Timur Tengah, sementara Indonesia langsung menaikkan subsidi hingga 30 persen.

“Nah, menurut saya sih lebih bagus kita punya fix subsidi gitu loh, fix amount subsidi, sehingga nanti harga pasar bisa disesuaikan gitu loh. Tapi kalau kita tahan kemudian kita lepas naik 30 persen, nah itu yang bikin shocking dunia usaha,” ungkap Bob.

Pelaku industri berskala kecil dipastikan bakal paling menderita akibat meroketnya biaya pinjaman komersial ini.

"Ya pasti kita khawatir demand-nya kan akan turun, kemudian juga modal kerja juga akan tambah sulit, bank juga akan lebih selektif, ya, sehingga ekspansi itu juga bisa terganggu gitu loh," ungkap Bob.

Terlebih, Bob mengatakan, tekanan pengusaha kian disempurnakan oleh manuver agresif negara yang mengintensifkan pungutan pajak di saat bersamaan.

Baca Juga: DPR Ungkap Nasib UU Ketenagakerjaan Baru, Target Prabowo Oktober 2026 Bergantung pada Buruh dan Apindo

Baca Juga: Rupiah Jebol Rp18.000, Apindo Sebut Industri Dihantam Triple Shock

"Apalagi di waktu yang sama pemerintah lagi mengintensifkan perpajakan," sambung Bob.

Oleh karena itu, Bob mengatakan APINDO meminta negara agar tidak menyerang ekosistem dunia usaha dari berbagai sudut regulasi di tengah situasi resesi.

"Nah, jadi kita berharap satu aja gitu loh kalau kita lakukan apa, penyesuaian suku bunga, ya udah jangan sampai dunia usaha diserang dari banyak aspek, ya," lugas Bob.