Prabowo Janji Pertemukan 150 Buruh dan 150 Pengusaha di Istana Bogor

Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mempertemukan 150 pimpinan buruh dengan 150 pemimpin perusahaan dalam forum dialog terbuka di Istana Bogor. Komitmen ini ia sampaikan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, pada Rabu, 1 Mei 2025.

“Atas usul pimpinan saudara, dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia,” ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh yang hadir.

Ia menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan industrial dan menyerukan agar para pengusaha tidak semata-mata mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja. “Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,” tegasnya.

Baca Juga: Minta Buruh Realistis, Prabowo: Jika Tak Ada Investor, Tak Ada Pabrik, Kalian Tak Bekerja!

Namun demikian, Prabowo juga mengingatkan perlunya sikap realistis dalam menjaga iklim investasi. Menurutnya, keberadaan investor sangat menentukan keberlangsungan lapangan kerja. “Kita harus juga realistis. Kita harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama sama mereka,” katanya.

Prabowo menegaskan bahwa negara tidak tinggal diam dalam memperjuangkan hak rakyat. Ia memaparkan sejumlah program perlindungan sosial yang telah digelontorkan pemerintah, mulai dari layanan kesehatan dan pendidikan, hingga subsidi energi dan bantuan langsung tunai.

Baca Juga: Prabowo: Indonesia Kaya, tapi Banyak Maling!

“Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, Rp500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita,” ungkapnya.

Meski demikian, Presiden menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam distribusi bantuan. Ia mengaku masih menerima laporan adanya penyimpangan. “Sekarang masalahnya adalah kita harus jaga. Mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini enggak benar. Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak,” tutupnya.