Dorong Pengembangan Industri Perikanan di Malut, KKP Berencana Tambah UPT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menambah unit pelaksana teknis (UPT) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut).

Penambahan UPT tersebut diakukan untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Malut sehingga dapat mendorong perkembangan industri perikanan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Terima Kunjungan Utusan Khusus PM Jepang Fumio Kishida di Kertanegara

“Hal ini penting untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya industri perikanan di Maluku Utara untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), dikutip dari siaran pers KKP, Senin (5/5). 

Data estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengeloaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-715) yang meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau, memiliki potensi perikanan tangkap sebesar 715.293 ton per tahun. 

Kemudian WPP-716 yang terdiri dari Laut Sulawesi dan perairan sebelah utara Pulau Halmehara memiliki potensi perikanan tangkap sebesar 626.045 ton per tahun. 

Kedua WPP tersebut memiliki potensi sumber daya ikan  yang besar, khususnya potensi ikan tuna sebagai jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

"Potensi perikanan tangkapnya kami akui sangat besar, namun masih ada tingkat kerawanan illegal fishing yang juga cukup tinggi di WPP 715 dan 716 ini,” ujar Ipunk.

Ipunk menjelaskan bahwa sebagai wilayah yang berada di jalur strategis Samudera Pasifik, dan berbatasan dengan perairan negara tetangga, aktivitas penangkapan ikan ilegal, penempatan rumpon ilegal, hingga praktik perikanan merusak menjadi ancaman nyata yang harus segera diantisipasi. 

Ipunk optimis, pembentukan Pangkalan Pratama PSDKP Ternate akan menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlanjutan ekologi di wilayah Maluku Utara.

“Tahun lalu, kami beberapa kali mengamankan kapal ikan asing berbendera Filipina di Samudera Pasifik, modusnya mereka keluar masuk perbatasan dan memasang rumpon di perbatasan,” terang Ipunk.

Melengkapi pernyataan Ipunk, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Suharta mengungkapkan bahwa usulan pembentukan unit  kerja mandiri setingkat Eselon IV Pangkalan PSDKP Pratama di Ternate telah disampaikan ke Kementerian PAN dan RB yang selanjutnya akan dibahas secara intensif.