Ratusan Pengemudi Ojol Gelar Aksi di Kemnaker, Tolak Politisasi dan Suarakan Minimnya Regulasi Kemitraan

Ratusan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai komunitas yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta. Aksi ini digelar untuk menyuarakan keresahan mendalam para mitra pengemudi terhadap berbagai kebijakan dan narasi publik yang dinilai menyesatkan, memecah belah, serta mempolitisasi keberadaan mereka.

Dalam orasinya, Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, menegaskan bahwa persoalan pengemudi ojol saat ini telah bergeser dari isu kesejahteraan dan perlindungan menuju ranah politik yang manipulatif. Ia menyebut sejumlah pihak telah menjadikan isu-isu seputar ojol sebagai alat pencitraan dan kepentingan elektoral, tanpa memahami realitas di lapangan.

"Yang perlu kita ketahui, ojol sedang tidak baik-baik saja. Banyak kepentingan elite yang memanfaatkan ojol dengan cara membelah-belah kami demi kepentingan pribadi dan kelompoknya," ujar Andi di hadapan massa aksi.

Andi menyoroti beberapa isu yang kerap muncul di ruang publik seperti tunjangan hari raya (THR), jaminan pensiun, hingga wacana perubahan status kerja dari mitra menjadi pekerja tetap. Menurutnya, narasi tersebut bukan berasal dari aspirasi sejati komunitas pengemudi, melainkan digulirkan oleh pihak luar yang tidak melibatkan driver secara substansial.

"Kita bukan panggung politik. Kita bukan properti narasi. Jangan jadikan driver ojol sebagai alat untuk meraih dukungan, menambah suara, atau memperkuat posisi tawar di politik nasional," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa para pengemudi sejak awal memahami bahwa status mereka adalah mitra, bukan buruh formal. Namun, ketiadaan regulasi yang memadai telah menempatkan para mitra dalam posisi rentan dan tidak terlindungi secara hukum.

"Kami tahu dari awal, saat mendaftar, status kami adalah mitra. Tapi yang kami sayangkan, sampai sekarang belum ada aturan yang menjamin kemitraan ini adil dan seimbang," ujar Andi.

Dalam konteks ini, ia menilai dorongan untuk mengubah status driver menjadi pekerja tetap justru dapat menjadi jebakan, terutama bagi pengemudi yang tidak lagi memenuhi syarat usia kerja formal.

"Kalau dipaksa masuk ke sistem ketenagakerjaan formal, bagaimana nasib driver berusia lanjut? Apakah mereka harus tersingkir?" katanya mempertanyakan.

Andi juga mengkritik sejumlah pernyataan publik dari pejabat negara yang dinilai menyesatkan dan membingungkan para pengemudi. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan tanggung jawab dalam komunikasi publik.

"Kami tidak butuh janji kosong. Yang kami perlukan adalah sikap yang konsisten dan bertanggung jawab," ujarnya.

Selain itu, KON mendesak Kemnaker untuk tidak memaksakan skema hubungan industrial konvensional kepada para mitra pengemudi yang bekerja di ekosistem digital berbasis platform. Menurut Andi, pendekatan tersebut tidak sesuai dengan dinamika dan struktur kerja ojol yang fleksibel dan mandiri.

"Kami minta jangan paksakan kami jadi buruh, serikat, atau apapun yang tidak sesuai dengan realitas kami di lapangan. Kami butuh solusi yang sesuai zaman, bukan copy-paste dari UU lama," tambahnya.

Aksi ini ditutup dengan seruan agar pemerintah berhenti menjadikan isu ojol sebagai komoditas politik. KON meminta pemerintah segera menyusun regulasi khusus yang adil, berpihak, dan disusun bersama para pengemudi sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan.