Mayoritas Digunakan untuk Usaha, Riset CORE Sebut Pindar Berdampak Positif untuk Ekonomi Rumah Tangga

Kehadiran pinjaman daring (pindar) membuka peluang ekonomi bagi individu hingga ekonomi negara. Pindar kini menjadi solusi pembiayaan inklusif bagi masyarakat Indonesia, terutama di tengah masih tingginya persentase penduduk unbanked yang kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional. 

Hendri Saparini, Founder Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, mengatakan bahwa pindar telah memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.

"Terutama bagi mereka yang menggunakannya dengan tujuan jelas dan perencanaan yang baik," kata Hendri Saparini dalam seminar nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Berdasarkan riset terbaru dari CORE Indonesia, layanan pindar telah dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat untuk beragam kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif yang bersifat mendesak dan relevan.

Dalam studi yang melibatkan ribuan responden di seluruh Indonesia, sebanyak 67% pengguna pindar menyatakan menggunakan dana untuk keperluan usaha. Sementara, 32% lainnya mengakses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga.

Baca Juga: OJK Godok Aturan Risk Sharing Asuransi Kredit untuk Pindar

Tidak hanya itu, 51% peminjam juga melaporkan adanya peningkatan pendapatan dan kemampuan mencukupi kebutuhan harian setelah mengakses layanan pindar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agusman, yang turut hadir dalam forum tersebut, menekankan pentingnya pengembangan layanan pindar berdasarkan asas kehati-hatian dan perlindungan konsumen yang kuat.

"Indonesia perlu membangun industri pembiayaan digital yang bertanggung jawab. Di satu sisi, layanan pindar memberikan alternatif pembiayaan yang inklusif; tetapi di sisi lain, literasi keuangan, mitigasi risiko gagal bayar, dan penanganan pinjol ilegal tetap menjadi pekerjaan rumah bersama," ungkap Agusman.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, menyampaikan bahwa asosiasi berkomitmen mendukung praktik pembiayaan yang bertanggung jawab (responsible lending) melalui penerapan standar industri, inovasi credit scoring, dan edukasi keuangan yang masif.

Baca Juga: Pembiayaan UMKM Lewat Pindar Melejit, Tembus Rp28,6 Triliun!

"Industri pindar memiliki mandat untuk menjembatani kebutuhan masyarakat yang belum terlayani lembaga keuangan formal—baik yang ingin mengembangkan usaha maupun yang membutuhkan pembiayaan multiguna yang rasional dan mendesak. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk memastikan bahwa akses pinjaman diberikan secara transparan, beretika, dan sesuai dengan kapasitas bayar," ujar Entjik.

Riset ini menyoroti bahwa hanya 25% peminjam merasa khawatir tidak bisa membayar cicilan dengan kekhawatiran tertinggi berasal dari kelompok berpendapatan di bawah Rp3 juta per bulan. Data ini mengindikasikan pentingnya literasi dan perencanaan keuangan sebagai penentu keberhasilan pemanfaatan layanan pindar.

Sebagai catatan, riset CORE ini melibatkan 1.429 responden borrower dan 675 non-borrower yang tersebar di 34 provinsi dengan rentang usia 18–65 tahun serta memiliki akses internet dan smartphone.