Prabowo Tak Mau Pakai Utang, Danantara Pasang Badan! Pinjaman ADB untuk 3 Juta Rumah Dihentikan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan pinjaman luar negeri untuk sektor perumahan, termasuk komitmen dari Asian Development Bank (ADB) senilai US$500 juta (setara Rp8,2 triliun). Keputusan itu diambil sebagai bentuk pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mandiri dalam membiayai proyek strategis nasional.

“Saya yang hentikan pinjaman dari luar negeri untuk sektor perumahan. Usulan pinjaman itu bukan dari saya, tapi dari Dirjen-Dirjen saya,” kata Maruarar dalam pertemuan dengan jajaran Bappenas di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Baca Juga: Pemerintah Kaji Ulang Pinjaman AIIB untuk Proyek 3 Juta Rumah

Padahal sebelumnya, program pinjaman ADB tersebut telah masuk Green Book 2024 dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian PUPR. Namun, pasca perubahan nomenklatur menjadi Kementerian PKP, rencana pengajuan ulang urung dilakukan.

Sebagai gantinya, Kementerian PKP akan mengandalkan pendanaan dalam negeri. Danantara Indonesia telah berkomitmen menyalurkan dana jumbo sebesar Rp130 triliun untuk membiayai pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah per tahun. Dukungan tersebut akan dijalankan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan yang melibatkan lima bank Himbara serta BP Tapera.

Baca Juga: Dorong Program 3 Juta Rumah, Danantara Siap Suntik Rp130 Triliun Lewat Skema KUR

Selain itu, Bank Indonesia juga telah menyiapkan sejumlah insentif untuk memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional, termasuk dukungan kebijakan makroprudensial dan stabilisasi sistem keuangan untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan tanpa ketergantungan pada utang luar negeri.

“Ini bentuk nyata bahwa Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kami tidak memerlukan pinjaman luar negeri tahun ini berkat dukungan luar biasa dari Bapak Presiden, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Danantara,” ujar Maruarar.

Ia juga menegaskan bahwa kepercayaan lembaga internasional seperti ADB tetap dihargai, namun sektor perumahan akan menjadi ujung tombak kemandirian pembiayaan nasional di era pemerintahan Prabowo.